Penyerapan APBD DKI 2015 Masih Rendah

Jakarta — Info-anggaran.com Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui, penyerapan anggaran 2015 tidak begitu besar, mengingat Pemprov DKI telah menerapkan sistem transparansi e-Budgeting. Bahkan, dia mengakui, selama dirinya memimpin tidak ada perubahan yang signifikan. Sebab, selama ini Ahok melihat banyak PNS DKI Jakarta yang tidak bersungguh-sungguh menggunakan anggaran untuk pembangunan. Misalnya saja dalam[…]

Fitra NTB: Wagub Perlu Percepat Proses Lelang Pada 12 SKPD

Mataram — Info-anggaran Wakil Gubernur NTB  diharapkan segera mengambil langkah untuk mempercepat pelaksanaan proses lelang barang/jasa Pemprov NTB pada tahun anggaran 2015 ini. Menurut catatan FITRA NTB, Hingga Medio April ini,  ada 12 SKPD yang memerlukan intervensi Wagub karena lamban mengajukan lelang ke ULP. Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah,  mengatakan Wakil Gubernur NTB, HM Amin,[…]

Realisasi APBD Riau Baru 5,1 Persen

Pekanbaru — Info-anggaran Memasuki bulan ke empat tahun anggaran 2015, realisasi APBD Provinsi Riau masih terpaku diangka 5,1 persen. Realisasi anggaran itu masih berupa gaji pegawai dan anggaran rutin lainnya. “Hingga pekan lalu baru 5,1 persen realisasinya, rea­lisasi ini baru anggaran rutin,” kata Plt Kepala Badan Pe­ngelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Indrawati Nasution, Kamis (9/4).[…]

SKPD Pemkab Tegal Lemah, Silpa APBD Membengkak

SLAWI–Info-anggaran Perencanaan pekerjaan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Tegal dinilai lemah. Akibatnya, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD Kabupaten Tegal di tahun 2014 membengkak hingga mencapai Rp263,2 miliar. Padahal, silpa di tahun sebelumnya hanya Rp151 miliar. “Silpa tahun 2014 terjelek selama beberapa tahun terakhir,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, Munif usai[…]

Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran

Oleh Yenny Sucipto Sekjend Fitra Kebijakan pemerintah Indonesia menempatkan daerah sebagai objek pembangunan dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan yuridis pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Setelah satu dekade, fakta di lapangan menunjukkan bahwa otonomi daerah belum optimal. Dalam otonomi daerah, rendahnya kemampuan[…]

Penyerapan Anggaran DKI 2014 Hanya 36,07%

Info-anggaran Jakarta –  Menjelang akhir tahun anggaran 2014 lalu, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 baru mencapai 36,07 persen, sementara target penyerapan anggaran tahun ini harus lebih tinggi dari realisasi penyerapan APBD DKI 2013, yang mencapai 84,5 persen. Artinya, bila ingin mencapai target penyerapan anggaran melebihi tahun lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus[…]

FITRA Riau: APBD Riau 2014 Gemuk di Aparatur Kurus di Publik

Info-anggaran.com Pekanbaru-Lagi-lagi analis keuangan yang dilakukan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau membuat publik kaget, pasalnya seperti yang dirilis dalam situsnya terdapat beberapa catatan kritis dimana selama ini penganggaran keuangan daerah yang dibuat dan disetujui oleh legislatif tidaklah seperti yang diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 yang salah satu isinya[…]