Relevansi LKPJ Dalam Implementasi RPJMD DKI Jakarta

Sudah lumrah sekali jika APBD DKI Jakarta selalu menjadi sorotan. Bagiamana tidak, anggaran besar yang dimiliki DKI belum bisa mengentaskan beragam persoalan di dalamnya. Persoalan terus mengulang meskipun tiap tahun anggaran DKI selalu naik. Nampaknya Pemprov DKI seperti mendapat dosa turunan dan terkungkung dalam zona lingkaran setan, tidak bisa “move on”. Lalu apa yang menjadi[…]

Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran

Oleh Yenny Sucipto Sekjend Fitra Kebijakan pemerintah Indonesia menempatkan daerah sebagai objek pembangunan dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan yuridis pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Setelah satu dekade, fakta di lapangan menunjukkan bahwa otonomi daerah belum optimal. Dalam otonomi daerah, rendahnya kemampuan[…]