Pemilukada Langsung Boros atau Efisien?

Berdasarkan hasil rapat paripurna pada jumat 26 september lalu UU Pemilukada menuai banyak kontroversi. Disahkannya RUU Pemilukada menandakan matinya demokrasi karena menghilangkan ruang partisipasi publik dalam upaya membangun good governance. Penyelenggaran pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pemilukada ternyata[…]

Menkeu: RAPBN 2015 Pedoman Pemerintah Mendatang

Info-anggaran.com – Masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera berakhir. Pemerintah kini tengah menyiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2015 untuk pemerintahan selanjutnya. Menteri Keuangan M. Chatib Basri menuturkan, pemerintah saat ini tidak akan memasukkan kebijakan-kebijakan strategis dalam RAPBN 2015. “Tentunya pemerintah lama enggak[…]