Pemilukada Langsung Boros atau Efisien?

Berdasarkan hasil rapat paripurna pada jumat 26 september lalu UU Pemilukada menuai banyak kontroversi. Disahkannya RUU Pemilukada menandakan matinya demokrasi karena menghilangkan ruang partisipasi publik dalam upaya membangun good governance. Penyelenggaran pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pemilukada ternyata[…]