Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran

Oleh Yenny Sucipto Sekjend Fitra Kebijakan pemerintah Indonesia menempatkan daerah sebagai objek pembangunan dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan yuridis pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Setelah satu dekade, fakta di lapangan menunjukkan bahwa otonomi daerah belum optimal. Dalam otonomi daerah, rendahnya kemampuan[…]

Indonesia Bisa Kacau Jika Politik Anggaran Jokowi Diterapkan

Info-anggaran.com — Jakarta Penerapan politik anggaran dan wacana pemotongan anggaran daerah yang diungkapkan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi akan membuat Indonesia kacau. Hal itu dikatakan Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi dalam keterangannya, Kamis (12/6/2014). Ucok menilai daerah tidak akan begitu saja mengikuti pusat.  “Kalau itu terjadi, akan tegang dan […]

Anggaran Kementerian Pertanian Meningkat

Info-anggaran.com — Jakarta Sesuai dengan agenda rapat pada 27/8 kali ini, Menteri pertanian menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2013. Pada tahun anggaran 2013 Kementan mendapatkan alokasi APBN sebesar 17,93 triliun. Realisasi anggaran Kementan mencapai 88,85%. Berdasarkan belanja transaksi kas, realisasi terbesar terjadi pada jenis Belanja Sosial sebesar 91,98% disusul dengan belanja Pegawai 91,25%, belanja[…]

Bencana Belanja Birokrasi

Oleh Hadi Prayitno (Knowledge Manager – Seknas FITRA)   Polemik belanja pegawai terus berlanjut. Pantas saja bila pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri segera bereaksi dengan menebar ancaman kontroversial berupa likuidasi kepada daerah yang dianggap boros. Gencarnya kampanye reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) belum memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja. Pemberian remunerasi[…]