Wapres: Anggaran Subsidi dalam RAPBN 2016 Susut Jadi 9,45%

Info-anggaran — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan total anggaran subsidi yang direncanakan pada 2016 menyusut menjadi 9,45% dari total RAPBN 2015 atau Rp198 triliun. JK menuturkan sejumlah pos anggaran dalam RAPBN 2015 telah diamanatkan oleh Undang-Undang (captive budget), antara lain pendidikan 20%, kesehatan 5%, dan transfer daerah 24%. “Subsidi totalnya dulu 22%, tahun depan hanya[…]

Jaga Amanah Rakyat dengan Memahami Anggaran

Info-anggaran.com Anggaran selama ini memang menjadi domain tersendiri yang sulit dipahami. Meskipun pemerintah telah membuka datanya secara transparan mengenai laporan APBN dan APBD-nya, namun hal ini masih saja sulit dicerna oleh masyarakat biasa. Atas dasar inilah Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) dan Info Anggaran mengadakan pelatihan anggaran dengan mahasiswa dan komunitas[…]

Menkeu: Prioritaskan Pembangunan Masyarakat dengan Dana Desa

Info-anggaran.com Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Soemantri Brodjonegoro menegaskan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” kata Bambang saat sosialisasi kebijakan dana desa di[…]

Dana Besar Akan Mulai Mengalir ke Desa Tahun Ini

Hanya empat bulan setelah tahun anggaran berjalan, data APBD kabupaten/kota 2015 se-Indonesia – tepatnya 99% dari 415 kabupaten dan 92 kota – sudah tersedia di website Kementerian Keuangan.  Ini berita baik. Biasanya data tersebut baru tersedia sepuluh bulan setelah tahun anggaran berjalan.  Berita baik lainnya adalah bahwa Seknas FITRA menyajikannya dengan sangat menarik di info-anggaran.com.[…]

Seknas Fitra Luncurkan Portal Info Anggaran dan Buku APBN Konstitusional

Jakarta—Info-anggaran APBN merupakan fondasi pembangunan di Indonesia. Layaknya jantung dalam tubuh manusia, APBN menyebarkan nutrisi dari pusat sampai ke bagian-bagian terkecil di tubuh pemerintahan. “Pengawasan terhadap APBN yang menjadi mandatoris konstitusi menjadi penting dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena APBN merupakan dari, oleh, dan untuk masyarakat sepenuhnya.” Pernyataan ini diungkapkan oleh Dewan Nasional Forum Indonesia[…]

Realisasi ADD Era Jokowi Hanya Rp 280 Juta

Jakarta – Info-anggaran Kabar baik untuk seluruh desa yang ada di wilyah Indonesia bahwa pertengahan april ini dana desa sudah cair. Berdasarkan janji politik saat Pilpres kemarin, Jokowi merencanakan akan ada dana tambahan untuk desa, atau disebut dengan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 1 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan sebagai program pengentasan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan daerah[…]

Belum Ada Anggaran, 65 Daerah Terancam tak Bisa Ikut Pilkada

Jakarta–Info-anggaran Dalam rapat konsultasi Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terungkap bahwa ada sekitar 65 daerah yang tidak siap menggelar Pilkada serentak 2015. 65 daerah tersebut terancam tidak bisa menggelar Pilkada karena tidak memiliki anggaran di tahun ini. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan bahwa, anggaran penyelenggaraan Pilkada di 65 daerah tersebut[…]

Menyelamatkan BUMN Dari Ancaman Privatisasi dan Pembajakan

Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijalankan melalui tiga cara: (1) menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berlandaskan  asas  kekeluargaan;  (2)  penguasaan  negara  terhadap  cabang-cabang  produksi  yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak; dan (3) penguasaan negara terhadap bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya untuk[…]

Ada Anggaran ‘Pengawalan’ Rp 2,2 Triliun di Mentan?

Jakarta– Info-anggaran Meski Jakarta diguyur hujan sejak tadi malam Komisi IV DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Arman Sulaiman, seorang Anggota DPR mempertanyakan adanya anggaran pengawalan Rp 2,2 triliun. Adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron yang mempertanyakan anggaran pengawalan Rp 2,2 triliun, di dalam anggaran Kementerian Pertanian, dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015. Herman[…]

Kalbar Terima Dana Desa Rp 569 Miliar

Info-anggaran.com Pontianak — Kalimantan Barat akan menerima kucuran dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, senilai Rp300 juta per desa, pada April 2015. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalbar Yoseph Alexander mengatakan total dana yang mencapai Rp569,1 miliar itu akan diserahkan kepada 1.897 desa, di wilayah itu. “Dana akan disalurkan[…]