Dana Desa Tahap I Sudah Tersalurkan 100%

Penyaluran dana desa tahap pertama sebesar Rp 8,28 triliun telah mencapai 100 persen atau sudah tersalurkan seluruhnya kepada kabupaten/kota penerima. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar menginstruksikan dana desa segera disalurkan kepada desa yang telah memenuhi persyaratan agar desa bisa segera melaksanakan program pembangunan desa. “Dana desa harus segera disalurkan,[…]

Fitra: Terdapat Tujuh Celah Penyelewengan APBD Jelang Pilkada

Jakarta – Info-Anggaran, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dinilai rawan diselewengkan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai petahana, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Desember mendatang. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat, ada 122 calon petahana dari 810 pasangan calon dalam 269 daerah pelaksana Pilkada serentak. Jumlah tersebut hampir 45 persen dari total[…]

Serapan APBD 2015 Riau Terendah, Gorontalo Tertinggi

Info-anggaran.com Provinsi Riau menjadi daerah yang paling rendah tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Sementara Gorontalo menjadi provinsi yang tingkat penyerapan APBD-nya tertinggi. Menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnizar Moenek, Provinsi Riau terendah karena hanya mampu menyerap APBD 11,2 persen. Sementara Gorontalo mampu menyerap hingga[…]

Relevansi LKPJ Dalam Implementasi RPJMD DKI Jakarta

Sudah lumrah sekali jika APBD DKI Jakarta selalu menjadi sorotan. Bagiamana tidak, anggaran besar yang dimiliki DKI belum bisa mengentaskan beragam persoalan di dalamnya. Persoalan terus mengulang meskipun tiap tahun anggaran DKI selalu naik. Nampaknya Pemprov DKI seperti mendapat dosa turunan dan terkungkung dalam zona lingkaran setan, tidak bisa “move on”. Lalu apa yang menjadi[…]

Jaga Amanah Rakyat dengan Memahami Anggaran

Info-anggaran.com Anggaran selama ini memang menjadi domain tersendiri yang sulit dipahami. Meskipun pemerintah telah membuka datanya secara transparan mengenai laporan APBN dan APBD-nya, namun hal ini masih saja sulit dicerna oleh masyarakat biasa. Atas dasar inilah Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) dan Info Anggaran mengadakan pelatihan anggaran dengan mahasiswa dan komunitas[…]

Serapan APBD Rendah, Ahok Ancam Pecat Anak Buah

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan memecat para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lamban dalam memakai anggaran APBD 2015 DKI Jakarta. Ancaman tersebut disampaikan setelah ia mendengar kritik dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas rendahnya serapan APBD 2015 DKI Jakarta sampai Juni. Ahok mengatakan bahwa pemakaian anggaran seharusnya dapat dilakukan[…]

Dana Besar Akan Mulai Mengalir ke Desa Tahun Ini

Hanya empat bulan setelah tahun anggaran berjalan, data APBD kabupaten/kota 2015 se-Indonesia – tepatnya 99% dari 415 kabupaten dan 92 kota – sudah tersedia di website Kementerian Keuangan.  Ini berita baik. Biasanya data tersebut baru tersedia sepuluh bulan setelah tahun anggaran berjalan.  Berita baik lainnya adalah bahwa Seknas FITRA menyajikannya dengan sangat menarik di info-anggaran.com.[…]

Pemda DKI Kurangi Anggaran Sektor Belanja Rp 3,6 T di APBD

Jakarta—Info-anggaran – Kementerian Dalam Negeri menyetujui Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 69,28 triliun. Dalam aturan tersebut, Kemendagri menyepakati sektor pendapatan daerah sebesar Rp 64,06 triliun dan belanja daerah Rp 63,65 triliun. Adapun pembiayaan daerah, penerimaan dari sektor itu sebesar Rp 8,84 triliun, sedangkan pengeluarannya Rp 5,64[…]

Ada 14 Proyek ‘Siluman’ Rp 147,2 Miliar di APBD NTT?

Kupang — Info-anggaran Diduga ada 14 proyek “siluman” yang dimasukkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat dengan total nilai mencapai Rp 147,2 miliar lebih. Namun dugaan itu dibantah DPRD dan pemerintah setempat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT Andre Koreh mengatakan ada 14[…]

DPRD Kaltim Agendakan Kunker Pakai APBD Otsus

Samarinda — Info-anggaran DPRD Provinsi Kaltim mengagendakan kunjungan kerja dalam daerah terkait Otonomi Khusus, mulai besok (13-16/4/2015). Agenda itu sudah dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim 30 Maret 2015 lalu. Padahal untuk kegiatan Otsus, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah berkali-kali menegaskan, tidak diperbolehkan menggunakan dana APBD. Jika agenda itu tetap dilaksanakan, maka bisa[…]