August 29, 2016

Perihal

Anggaran terkesan tabu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat masih beranggapan anggaran merupakan domain Pemerintah dan hanya orang yang berlatabelakang ekonomi yang dapat memahami anggaran. Sebagian Pemerintah disisi lain, juga masih beranggapan anggaran sebagai wilayahnya yang tidak perlu diketahui masyarakat dan masyarakat tidak akan memahaminya.

Pandangan ini sebenarnya sudah mulai berubah pasca lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik, yang salah satunya juga mengisyaratkan, informasi anggaran sebagai salah satu informasi yang wajib disediakan secara berkala. Namun demikian, lahirnya Undang-undang ini tidak serta merta merubah paradigma keterbukaan informasi anggaran. Untuk mengakselerasi keterbukaan informasi anggaran, Seknas FITRA melakukan uji akses permintaan informasi anggaran ke 108 badan publik di tingkat Nasional, seperti Kementerian/Lembaga, Legislatif dan Yudikatif. Upaya ini cukup berkontribusi untuk mendorong badan publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan mempublikasikan informasi anggarannya. Akan tetapi, hampir seluruh informasi anggaran yang dipublikasikan masih berbentuk format yang tidak bisa diolah.

Peran Pemerintah menjadi salah satu pendiri gerakan Open Government Partnership (OGP) juga menjadi salah satu pendorong badan publik menginformasikan anggarannya sebagai bagian menjalankan rencana aksi, dimana Seknas FITRA sebagai salah satu Tim Inti CSO Open Gevernment Indonesia (OGI) memberikan input terhadap rencana aksi ini. Tranparansi anggaran Indonesia makin membaik, ditunjukan dengan skor Indeks Keterbukaan Anggaran (Open Budget Index) pada tahun 2012 sebesar 62 atau tertinggi di ASEAN, meningkat dari skor 51 pada tahun 2010.
Namun demikian, keterbukaan informasi anggaran masih jauh dari harapan. Hasil penelusuran 193 website Pemerintah Daerah terhadap publikasi 12 dokumen kunci informasi anggaran, menunjukan masih dibawah 25% Pemda yang mempublikasikan dokumen anggarannya. Persoalan lain, permintaan akses informasi anggaran masih bersifat elitis dan didominasi oleh kalangan masyarakat sipil dan kelas menegah. Belum banyak rakyat yang secara langsung memanfaatkan UU KIP untuk mengakses informasi anggaran.

Untuk membentuk sebuah masyarakat cerdas yang kritis, diperlukan peningkatan kesadartahuan yang harus didukung oleh asupan informasi yang tepat dan aktual dengan komunikasi yang efektif. Untuk itu Seknas FITRA mencoba untuk menyuguhkan informasi tentang penganggaran yang lebih mudah diakses dan dimengerti masyarakat dengan menyajikan hal ini dengan lebih gamblang.
Maraknya penggunaan mobile gadget dan yang terkoneksi dengan internet, dan keberadaan Indonesia sebagai salah satu pengguna internet dan jejaring sosial terbesar di dunia memungkinkan internet sebagai media utama dalam menyebarkan informasi dengan baik. Terlepas dari kesenjangan kesejahteraaan — yang berpengaruh kepada pendidikan rakyat– indonesia, pengguna internet Indonesia dianggap sebagai cikal bakal agen perubahan yang baik dimana mereka merupakan masyarakat muda yang cerdas.

Hal diatas melatarbelakangi pembangunan website portal info-anggaran.com sebagai pilihan dalam peningkatan pengetahuan dan kepedulian kritis masyarakat terhadap anggaran.

Website portal info-anggaran.com berisi fitur-fitur informasi, edukasi dan analisa anggaran yang dapat digunakan oleh masyarakat. Informasi dan edukasi yang dituangkan merupakan suatu proses transfer pengetahuan berdasarkan pengalaman Seknas FITRA dan jaringannya. Sedangkan data yang digunakan berasal dari data anggaran yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan RI dan lembaga lainnya.