August 29, 2016

Kamus

  • APBD

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
  • Aset Daerah

    Semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
  • BUD

    Bendahara Umum Daerah atau disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
  • Dana Darurat

    Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.  
  • DBH Pajak

    Bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
  • DBH SDA

    DBH Sumber Daya Alam atau disingkat DBH SDA, adalah Bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
  • Ekuitas

    Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
  • Entitas Akuntansi

    Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
  • Entitas Pelaporan

    Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
  • Forkopimda

    Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
  • Kuasa Bendahara Umum Daerah

    Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
  • Kuasa Pengguna Anggaran

    Pejabat yang diberi kuasa untuk diberikan kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan ssebagian tugas dan fungsi.
  • Organisasi Pemerintah

    Unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah
  • Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah

    Kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
  • Pendapatan Asli Daerah

    Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah;Retribusi Daerah; hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;jasa giro;pendapatan bunga;keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).
  • Pengelolaan Keuangan Daerah

    Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
  • Pengguna Anggaran

    Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
  • Pengguna Barang

    Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
  • Peraturan Daerah

    Peraturan Daerah atau disingkat Perda, adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.
  • PMH

    Pemberantasan Mafia Hukum atau disingkat PMH, adalah Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)
Next

PMP|
70-347|
E22-189|
CGEIT|
CRISC|
ICBB|
CISA|
PEGACPBA71V1|
CISSP dumps|
CISM|
CISM|
CQA|
ISSEP
200-125 Exam|
300-075 Exam|
210-260 Exam|
300-075 dumps|
100-105 Exam Pdf|
200-310 dumps|
810-403 dumps|
70-412|
70-494|
1Z0-062|
C90-13A|
300-101|
E20-002|
810-403|
300-320|
210-065|
210-065 dump|
300-075 dumps|
300-075 vce|
300-075 vce|
300-075|
C8010-726 Dumps|
C8010-250 Dumps|
ccda 200-310|
810-403 vce|
200-310 dumps|
300-208 Dumps|
200-310 vce|
200-310 Exam|
VMCE-V9 PDF|
300-101 vce|
CCNA 200-125|
300-075 Test Exam|
300-075 VCE|
200-310 Exam|
210-260 IINS|
300-075|
200-125|
810-403|
CISSP|
200-310|
300-101|
200-310|
300-070|
400-101|
400-101 dumps|
300-070 ciptv1 pdf|
300-070 ciptv1 pdf|
300-070 ciptv1 pdf|
AWS-SYSOPS|
Sy0-401|
070-346|
210-260|
200-125|
300-101|
70-408|
70-461|
EX200|
300-208|
PMP|
70-533|
N10-006|
300-115|
CISSP|
300-320|
70-680|
70-480|
000-920|
300-075|
300-075|
EX200|
810-403|
300-075|
300-320|
300-320|
CISSP|
200-310|
300-101|
400-101|
300-070|
300-115|
300-075|