Korupsi berjamaah di proyek E-KTP

Proyek E KTP senilai Rp 5,9 Triliun telah menjadi bancakan bagi para elit politik. Untuk tahun anggaran 2011, dana yang dikucurkan sebanyak  Rp 2,291 triliun, sedangkan untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp 3,66 triliun. Dalam proses penyusunan anggaran terjadi mark up, indikasinya nilai awalnya Rp4.700 perlembar tapi kan di-mark up menjadi Rp16.000. dampaknya terjadi penggelembungan[…]

Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara

Jakarta- Untuk mengamankan aset negara agar tangan-tangan yang tak bertanggung jawab, Presiden Joko Widodo disarankan membentuk Badan Penyelamatan Aset Negara. “Ratusan triliun aset berupa tanah milik Pemda DKI, Sekretariat Negara serta Kementerian BUMN telah pindah tangan kepada pihak swasta. Ke depan, ini tidak boleh lagi terjadi,” papar Apung Widadi, Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi[…]

Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”

Penghujung tahun 2015 tinggal menghitung hari, “Sudah baik dan efektifkah Negara dalam menata kelola anggaran? ” pertanyaan tersebut lah yang terlontar dalam Konferensi Pers yang digelar Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) pada (16/12) di Bakoel Koffie, Cikini Jakarta. Dalam konferensi Persnya FITRA mencatat sepanjang tahun 2015 pendapatan anggaran tidak tercapai, “Hal[…]

RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock

JAKARTA–Pembahasan RAPBD 2016 DKI Jakarta terancam deadlock dan berpotensi kejadian seperti anggaran tahun ini, yang menggunakan peraturan gubernur (pergub). Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) semenjak diserahkan sejak Agustus 2015. Padahal, sesuai jadwal Permendagri No.52/2015, RAPBD 2016 seharusnya sudah mendapatkan persetujuan DPRD DKI Jakarta[…]

BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan

Menteri BUMN Rini Soemarno belum memiliki rencana matang untuk menjadikan BUMN sebagai pelaksana visi misi Nawacita, yaitu mendorong perekonomian nasional. Hal tersebut di sampaikan Manajer Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi, pada Konferensi Persnya di Jakarta Pusat, kemarin (10/9). “Menteri Rini belum punya blue print menjadikan BUMN sesuai Nawacita jadi soko guru mendorong prekonomian Indonesia,”[…]

Dana Desa Tahap I Sudah Tersalurkan 100%

Penyaluran dana desa tahap pertama sebesar Rp 8,28 triliun telah mencapai 100 persen atau sudah tersalurkan seluruhnya kepada kabupaten/kota penerima. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar menginstruksikan dana desa segera disalurkan kepada desa yang telah memenuhi persyaratan agar desa bisa segera melaksanakan program pembangunan desa. “Dana desa harus segera disalurkan,[…]

Fitra: Terdapat Tujuh Celah Penyelewengan APBD Jelang Pilkada

Jakarta – Info-Anggaran, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dinilai rawan diselewengkan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai petahana, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Desember mendatang. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat, ada 122 calon petahana dari 810 pasangan calon dalam 269 daerah pelaksana Pilkada serentak. Jumlah tersebut hampir 45 persen dari total[…]

Optimalisasi Rp 12 Triliun Dana CSR untuk Pembangunan Desa

Jakarta — Info Anggaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, mengatakan potensi dana tanggung jawab sosial perusahaan, atau Corporate Social Responsibility (CSR) mencapai Rp 12 triliun setahun. “CSR sebesar itu belum dikelola secara maksimal, sehingga ke depan harus dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat dan mengembangkan perekonomian warga setempat,” katanya, di Jakarta, Kamis. Potensi sebesar[…]

Wapres: Anggaran Subsidi dalam RAPBN 2016 Susut Jadi 9,45%

Info-anggaran — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan total anggaran subsidi yang direncanakan pada 2016 menyusut menjadi 9,45% dari total RAPBN 2015 atau Rp198 triliun. JK menuturkan sejumlah pos anggaran dalam RAPBN 2015 telah diamanatkan oleh Undang-Undang (captive budget), antara lain pendidikan 20%, kesehatan 5%, dan transfer daerah 24%. “Subsidi totalnya dulu 22%, tahun depan hanya[…]

Serapan APBD 2015 Riau Terendah, Gorontalo Tertinggi

Info-anggaran.com Provinsi Riau menjadi daerah yang paling rendah tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Sementara Gorontalo menjadi provinsi yang tingkat penyerapan APBD-nya tertinggi. Menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnizar Moenek, Provinsi Riau terendah karena hanya mampu menyerap APBD 11,2 persen. Sementara Gorontalo mampu menyerap hingga[…]