Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG

Bima– Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan selalu berkembang setiap waktu. Hal ini yang tengah dijalani oleh pemerintah Kabupaten Bima melalui program pelatihan Gender Budget atas kerja sama Seknas FITRA, Friedrich Ebert Stiftung, dan Perkumpulan SOLUD didukung Kemenko PMK RI. Program yang berlangsung selama satu tahun tersebut telah berada pada fase pelatihan. Kegiatan pelatihan yang baru saja[…]

Keseriusan pemerintah akan sektor pendidikan diragukan

Meski pemerintah mengalokasikan 20% anggaran dari apbn. Namun pelaksaannya belum maksimal. Staf knowlege management seknas Fitra betta anugrah di dalam konfresi press di bakoel kopi (16/4) menyatakan 20% apbn yang dicanangkan pemerintah masih belum efektif, berdasarkan hasil riset seknas Fitra di 70 daerah seIndonesia. 70% alokasi anggaran pendidikan dihabiskan pada belanja tidak langsung (gaji pegawai)[…]

Kabupaten Kebumen Mendapatkan Penghargaan dengan Indeks Transparansi Tertinggi

Jakarta, –Manager Riset FITRA, Misbahul Hasan, mengatakan Kabupaten Kebumen merupakan daerah dengan indeks transparansi tertinggi dari 70 kabupaten/kota yang diteliti. “Kabupaten Kebumen patut diapresiasi, karena memiliki indeks transparansi tertinggi dari 70 Kabupaten/Kota dan 18 Provinsi yang diteliti” katanya dalam acara launching Local Budget Study (LBS) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 16/03. Misbah memaparkan, FITRA saat[…]

FITRA: Partisipasi Perempuan dan Penyandang Disabilitas Masih Rendah

Jakarta, -Manager Riset FITRA, Misbahul Hasan, mengatakan bahwa partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas masih rendah. “Angka Partisipasi Perempuan dan kelompok marginal lainnya masih menjadi persoalan. Dari 70 kabupaten/kota dan 18 Provinsi, hanya sedikit yang memberikan wadah untuk kedua kelompok tersebut,” katanya dalam acara launching Local Budget Study (LBS) di Hotel Aryaduta, Jakarta,  Kamis, 16/3. Sekjen[…]

Fitra: Akuntabilitas Pemerintah Masih Dipertanyakan

Jakarta, -Akuntabilitas kinerja pemerintahan pusat dan daerah masih menjadi persoalan. Ini menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. KondisiitujugAdipaparkanolehForum Indonesia untukTransparansiAnggaran (FITRA) di suatukesempatan. Manager Riset FITRA, Misbahul Hasan, menjelaskan, akuntabilitas kinerja pemerintah baik ditingkat kota/daerah masih sangat rendah. Pasalnya, dari 70 kabupaten/kota dan 18 Provinsi yang diteliti, hanya 26 daerah yang penyerapan RAPBD-nya tepat waktu. Selain[…]

Pantau Kinerja Akuntabilitas dan Penegakkan Berdirinya PPID

Manager Riset FITRA, Misbahul Hasan dalam launching Local Budget Study memaparkan, “Pengukuran praktik-praktik tata kelola pemerintahan dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah dijalankan dengan baik berdasarkan empat indikator, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kesetaraan gender menjadi tujuan adanya program ini”. Setali tiga uang dengan Mendagri, “saya mengapresiasi sangat baik atas kerja riset FITRA ini, mengingat[…]

Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) telah resmi meluncurkan hasil Local Budget Study (LBS) di 70 kabupaten/kota tersebar di 18 provinsi seluruh Indonesia se-Indonesia. Program penelitian ini didukung oleh Ford Foundation. Acara berlangsung pada Kamis, 16 Maret 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Adapun latar belakang digelarnya program tersebut, menurut penuturan Misbahul Hasan, Manager Riset[…]

FITRA: Proyek Kereta Cepat Merugikan Negara

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta pemerintah mengkaji kembali proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Peneliti Junior FITRA, Gulfino Guevarrato menuturkan proyek itu membutuhkan dana besar sekitar US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 77 triliun. Proyek itu digarap oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT KAI, PT[…]

DPR Mensahkan Revisi UU ASN

Polemik Aparatur Sipil Negara menemukan titik temu setelah Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengesahan itu dilakukan pada sidang paripurna, Selasa (24/1/2017). Salah satu poin revisi menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fokus utama dalam pembahasan revisi UU ASN adalah tuntutan pegawai[…]

Undang-Undang Tax Amnesty Inkonstitusional

Jakarta, InfoAnggaran.com-Fitra memberikan perhatian terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak, UU Pengampunan Pajak dianggapnya telah merugikan rakyat khusunya pelaku usaha kecil menengah. Manajer Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi mengatakan, dengan adanya UU Pengampunan Pajak akan membuat ketimpangan semakin melebar, sehingga fungsi utama pajak sebagai alat distribusi kesejahteraan telah gagal. “UU Pengampunan Pajak,[…]