Temuan atas penyimpangan pengelolaan APBD yg berpotensi merugikan keuangan daerah Di kab Musi Banyuasin pada T.A 2016.

TEMUAN ATAS PENYIMPANGAN PENGELOLAAN APBD YG BERPOTENSI MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH DI KAB MUSI BANYUASIN PADA T.A 2016. Oleh : Nunik Handayani – Koordinator FITRA Sumsel Menjadi agenda rutin tahunan lembaga BPK melakukan audit atas kinerja penyelenggaraan pemeritah daerah maupun pusat. Namun sepertinya hasil audit BPK ini hanya akan menjadi tumpukan permasalahan, yg dikarenakan hasil temuan[…]

Uang Mengalir ke Tempat yang Tinggi

Pentingnya membuka Beneficiary Ownership Pengadaan Barang Jasa Publik Sesungguhnya ada konsekwensi besar terhadap integritas yang harus dipertaruhkan oleh para pemimpin ketika uang itu mengalir mencari tempat yang tinggi, dalam situasi ketika tidak ada batas yang jelas mengenai seberapa tinggi uang itu mampu naik, dan terus naik, entah setinggi apa.   Dalam sebuah pertemuan yang saya[…]

Kabar Rekening Siluman yang Kabur

Kadang korupsi oligarkis yang berlangsung atas dasar perselingkuhan kuasa diantara mereka yang sedang berkuasa dengan kelompok kepentingan berpengaruh  terasa jauh lebih tajam menusuk ketimbang sentralisme korupsi akibat kuasa yang terpusat. Lebih karena perasaan terpinggirkan dalam kode permainan yang telah menjadi pegangan umum, ketika  Anda (dan kelompok Anda) bukan termasuk bagian dari pihak yang ikut berbagi[…]

Muatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN), salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan adalah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Dalam Pasal 20, Ayat (1) UU-SPPN diatur bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan[…]