Mencabut Nyawa Reformasi

Oleh Hadi Prayitno (Knowledge Manager – Seknas FITRA) Jarum jam menunjukkan pukul 00:23 WIB. Suasana riuh dalam ruang sidang paripurna DPR berubah menjadi sedikit tenang ketika Fraksi Partai Demokrat sedang menyampaikan sikap terakhir sebelum menyatakan ‘kabur’ dari perhelatan dalam menentukan nasib pemilihan kepala daerah ke depan. Berpijak kepada alasan tidak diakomodirnya opsi yang mereka tawarkan[…]

“Obesitas” Kabinet SBY

oleh Hadi Prayitno (Knowledge Manager – Seknas FITRA) Organisasi pemerintah serupa dengan anatomi tubuh manusia yang dituntut memiliki ukuran proporsional agar dapat berfungsi secara sehat dan produktif. Struktur  yang terlalu gemuk tidak akan dapat bekerja dengan baik serta dipastikan mengalami kesulitas berjalan ibarat tubuh yang mengidap penyakit obesitas. Dalam ilmu kesehatan, obesitas merupakan penyakit kelebihan berat[…]

Pemekaran (Masalah) Daerah

Oleh: Hadi Prayitno Knowledge Manager – FITRA Indonesia mulai menerapkan satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan baru yang memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintahan daerah melalui pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, penataan Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi salah satu isu penting yang sampai[…]

Fitra: Parpol Belum Jujur dalam Melaporkan Dana Kampanye

24 Maret 2014 Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai, laporan dana kampanye pemilu 2014 yang sudah dilaporkan parpol beberapa waktu lalu dianggap belum sepenuhnya jujur, sebab sumber dana kampanye dianggap masih belum jelas. Penilaian itu disampaikan Uchok Sky Khadafi, dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di Jakarta, Senin (24/3). Sejauh ini, partai politik telah[…]

FITRA: DPR Tak Dahulukan Kepentingan Rakyat

JAKARTA — Dalam paparannya terkait persiapan Pemilu legislatif April 2014, Sekjen FITRA, Yenny Sucipto di Jakarta, Senin (10/3) mengatakan ketidakberpihakan DPR terhadap rakyat dapat dilihat dari berbagai kebijakan tertuang dalam undang-undang yang tidak pro rakyat. Ia memberi contoh DPR membiarkan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi sehingga dampaknya sangat dirasakan masyarakat terutama masyarakat[…]

Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !

2013 yang telah berlalu menyisakan beragam cerita didalamnya, tidak terkecuali cerita yang terjadi di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada akhir tahun 2013 jelang memasuki akhir pemerintahannya pada tahun 2014, Pemerintahan SBY mempunyai hutang sebesar Rp. 2.277 triliun. utang ini belum termasuk defisit APBN 2014 sebesar Rp.175.3 Triliun. Utang dari defisit anggaran yang disengaja ini[…]

60% Perusahaan Tambang Tidak Membayar Pajak

Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad yang menyatakan  bahwa ada sekitar 60% perusahaan tambang yang tidak membayar pajak diamini oleh Direktur Investigasi Dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, Uchok mengatakan hal tersebut bisa dilihat dari pendapatan asal pajak migas yang sangat minim. Pada tahun 2012 misalnya, total realisasi Pajak PPh Migas sebesar Rp Rp[…]

FITRA : “Pemkab, Perhatikan Masalah Aset”

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengingatkan pemkab agar memperhatikan masalah aset. Ini Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada total aset tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp 3,395 triliun, terdapat perbedaan pencatatan aset tetap antara bagian perlengkapan dan 24 satuan kerja pemerintah daerah sebesar Rp23,8 miliar. Direktur Riset FITRA Yenny Sucipto menjelaskan Kondisi[…]

Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi

13 Januari 2014 adalah tanggal kelabu bagi Suhardi, aktivis Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB. Pasalnya pada tanggal itu DPD Partai Golkar NTB melayangkan gugatan perdata kepada yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Mataram terkait permintaan informasi keuangan partai berlambang beringin ini. Kuasa Hukum DPD Partai Golkar NTB, Sri Hayatiningsih menyatakan gugatan ini dilayangkan karena tergugat (suhardi) dianggap mengajukan permintaan[…]

Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI

Rekening gendut pejabat Pemprov DKI Jakarta tak kunjung terungkap. Kejaksaan Agung yang awalnya gembar-gembor mengenai keberadaan empat pejabat tinggi DKI, pemilik rekening gendut belakangan seperti bungkam. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus tersebut dari Kejaksaan Agung. Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia[…]