MENDORONG PERUBAHAN DI LOMBOK-NTB

       MENDORONG PERUBAHAN DI LOMBOK-NTB Pilihan Strategi, Aktor, dan Masalah1 [Ervyn Kaffah/Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI)- Nusa Tenggara Barat]   Sejak berdiri pada Mei 1998, ada dua isu yang menjadi focus utama kerja SOMASI, yakni Anti-korupsi dan Anggaran local yang transparan, partisipatif dan akuntabel (TPA). Ditambah dengan isu lainnya, yakni mendorong system politik[…]

Relevansi LKPJ Dalam Implementasi RPJMD DKI Jakarta

Sudah lumrah sekali jika APBD DKI Jakarta selalu menjadi sorotan. Bagiamana tidak, anggaran besar yang dimiliki DKI belum bisa mengentaskan beragam persoalan di dalamnya. Persoalan terus mengulang meskipun tiap tahun anggaran DKI selalu naik. Nampaknya Pemprov DKI seperti mendapat dosa turunan dan terkungkung dalam zona lingkaran setan, tidak bisa “move on”. Lalu apa yang menjadi[…]

Dana Besar Akan Mulai Mengalir ke Desa Tahun Ini

Hanya empat bulan setelah tahun anggaran berjalan, data APBD kabupaten/kota 2015 se-Indonesia – tepatnya 99% dari 415 kabupaten dan 92 kota – sudah tersedia di website Kementerian Keuangan.  Ini berita baik. Biasanya data tersebut baru tersedia sepuluh bulan setelah tahun anggaran berjalan.  Berita baik lainnya adalah bahwa Seknas FITRA menyajikannya dengan sangat menarik di info-anggaran.com.[…]

Ini Alasan Perubahan PP 60 Tahun 2014

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan[…]

Informasi Publik Hak Semua Warga Negara

Pada dasarnya semua informasi itu legal dan patut diketahui oleh semua orang, namun memang ada pengecualian dalam pengelolaan informasi yang tidak boleh dipublis. Dalam pasal 28F UUD 1945 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan[…]

Toward Better Implementation of e-Procurement

Surprising many, President Joko “Jokowi” Widodo annulled the Presidential Regulation (Perpres) No. 39/2015 this week on increasing the allowance advance payment for officials, shortly after it was announced. The presidential instruction (Inpres) had entitled legislators and othertate officials to Rp 211 million (US$16,300) in cash for a down payment on a car. President Jokowi signed[…]

Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran

Oleh Yenny Sucipto Sekjend Fitra Kebijakan pemerintah Indonesia menempatkan daerah sebagai objek pembangunan dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan yuridis pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Setelah satu dekade, fakta di lapangan menunjukkan bahwa otonomi daerah belum optimal. Dalam otonomi daerah, rendahnya kemampuan[…]

Menyelamatkan BUMN Dari Ancaman Privatisasi dan Pembajakan

Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijalankan melalui tiga cara: (1) menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berlandaskan  asas  kekeluargaan;  (2)  penguasaan  negara  terhadap  cabang-cabang  produksi  yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak; dan (3) penguasaan negara terhadap bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya untuk[…]

Pemilukada Langsung Boros atau Efisien?

Berdasarkan hasil rapat paripurna pada jumat 26 september lalu UU Pemilukada menuai banyak kontroversi. Disahkannya RUU Pemilukada menandakan matinya demokrasi karena menghilangkan ruang partisipasi publik dalam upaya membangun good governance. Penyelenggaran pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pemilukada ternyata[…]

Bencana Belanja Birokrasi

Oleh Hadi Prayitno (Knowledge Manager – Seknas FITRA)   Polemik belanja pegawai terus berlanjut. Pantas saja bila pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri segera bereaksi dengan menebar ancaman kontroversial berupa likuidasi kepada daerah yang dianggap boros. Gencarnya kampanye reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) belum memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja. Pemberian remunerasi[…]