Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) telah resmi meluncurkan hasil Local Budget Study (LBS) di 70 kabupaten/kota tersebar di 18 provinsi seluruh Indonesia se-Indonesia. Program penelitian ini didukung oleh Ford Foundation. Acara berlangsung pada Kamis, 16 Maret 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Adapun latar belakang digelarnya program tersebut, menurut penuturan Misbahul Hasan, Manager Riset[…]

Uang Mengalir ke Tempat yang Tinggi

Pentingnya membuka Beneficiary Ownership Pengadaan Barang Jasa Publik Sesungguhnya ada konsekwensi besar terhadap integritas yang harus dipertaruhkan oleh para pemimpin ketika uang itu mengalir mencari tempat yang tinggi, dalam situasi ketika tidak ada batas yang jelas mengenai seberapa tinggi uang itu mampu naik, dan terus naik, entah setinggi apa.   Dalam sebuah pertemuan yang saya[…]

Kabar Rekening Siluman yang Kabur

Kadang korupsi oligarkis yang berlangsung atas dasar perselingkuhan kuasa diantara mereka yang sedang berkuasa dengan kelompok kepentingan berpengaruh  terasa jauh lebih tajam menusuk ketimbang sentralisme korupsi akibat kuasa yang terpusat. Lebih karena perasaan terpinggirkan dalam kode permainan yang telah menjadi pegangan umum, ketika  Anda (dan kelompok Anda) bukan termasuk bagian dari pihak yang ikut berbagi[…]

Muatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN), salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan adalah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Dalam Pasal 20, Ayat (1) UU-SPPN diatur bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan[…]

FITRA: Proyek Kereta Cepat Merugikan Negara

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta pemerintah mengkaji kembali proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Peneliti Junior FITRA, Gulfino Guevarrato menuturkan proyek itu membutuhkan dana besar sekitar US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 77 triliun. Proyek itu digarap oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT KAI, PT[…]

DPR Mensahkan Revisi UU ASN

Polemik Aparatur Sipil Negara menemukan titik temu setelah Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengesahan itu dilakukan pada sidang paripurna, Selasa (24/1/2017). Salah satu poin revisi menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fokus utama dalam pembahasan revisi UU ASN adalah tuntutan pegawai[…]

Undang-Undang Tax Amnesty Inkonstitusional

Jakarta, InfoAnggaran.com-Fitra memberikan perhatian terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak, UU Pengampunan Pajak dianggapnya telah merugikan rakyat khusunya pelaku usaha kecil menengah. Manajer Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi mengatakan, dengan adanya UU Pengampunan Pajak akan membuat ketimpangan semakin melebar, sehingga fungsi utama pajak sebagai alat distribusi kesejahteraan telah gagal. “UU Pengampunan Pajak,[…]

Korupsi berjamaah di proyek E-KTP

Proyek E KTP senilai Rp 5,9 Triliun telah menjadi bancakan bagi para elit politik. Untuk tahun anggaran 2011, dana yang dikucurkan sebanyak  Rp 2,291 triliun, sedangkan untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp 3,66 triliun. Dalam proses penyusunan anggaran terjadi mark up, indikasinya nilai awalnya Rp4.700 perlembar tapi kan di-mark up menjadi Rp16.000. dampaknya terjadi penggelembungan[…]