Fitra: Akuntabilitas Pemerintah Masih Dipertanyakan

Jakarta, -Akuntabilitas kinerja pemerintahan pusat dan daerah masih menjadi persoalan. Ini menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. KondisiitujugAdipaparkanolehForum Indonesia untukTransparansiAnggaran (FITRA) di suatukesempatan.

Manager Riset FITRA, Misbahul Hasan, menjelaskan, akuntabilitas kinerja pemerintah baik ditingkat kota/daerah masih sangat rendah. Pasalnya, dari 70 kabupaten/kota dan 18 Provinsi yang diteliti, hanya 26 daerah yang penyerapan RAPBD-nya tepat waktu. Selain itu, berdasarkan opini BPK, masih banyak daerah dengan WDB tinggi.

“Dengan menggunakan tiga komponen indeks akuntabilitas, FITRA menemukan banyak daerah yang bermasalah. Dari 70 kabupaten/kota yang kami teliti, Sedikitdaerahyang penyerahan RAPBD-nyatepatwaktu. Selain itu, hanya separuhdaerah yang penetapan APBD-P dan penyerahan LKPJ-nyatepatwaktu,” ucap Misbah dalam acara launching Local Budget Study  (LBS) di Hotel Aryaduta, Jakarta,  Kamis, 16/3.

Rendahnya akuntabilitas ini, menurut Misbah, harus ditingkatkan. Pemerintah pusat harus segera melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah. “Sejauh ini, koordinasi antara pusat dan daerah belum optimal,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekjen FITRA, Yenny Sucipto. Yenny melihat bahwa BPK masih menemukan banyak daerah dengan opini WDP. Angkat WDP tersebut mencapai 24% dan ini merupakan angka yang besar.

“Hanya 42 dari 70 daerahmendapatopini WTP atas LKPJ 2015,adapun24 daerahlainnyamendapat WDP. Sementara itu, 2 daerahyang mendapat opini disclaimer dari BPK,” kata Yenny.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang menjadi pembuka acara launching tersebut, menyatakan bahwa sejauh ini koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum efisien. Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) akan segera melakukan penyesuaian antara pusat dan daerah agar  kinerja mereka menjadi lebih baik.[]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *