MENDORONG PERUBAHAN DI LOMBOK-NTB

       MENDORONG PERUBAHAN DI LOMBOK-NTB

Pilihan Strategi, Aktor, dan Masalah1

[Ervyn Kaffah/Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI)- Nusa Tenggara Barat]

 

Sejak berdiri pada Mei 1998, ada dua isu yang menjadi focus utama kerja SOMASI, yakni Anti-korupsi dan Anggaran local yang transparan, partisipatif dan akuntabel (TPA). Ditambah dengan isu lainnya, yakni mendorong system politik yang lebih terbuka dan akuntabel serta pembaruan peradilan. Meski demikian, sebagai actor pro-demokrasi, SOMASI pun terlibat dalam beragam isu demokratisasi dan HAM. SOMASI bekerja di seluruh wilayah NTB (Pulau Lombok dan Sumbawa).

Strategi mendorong Perubahan

Secara umum, kerja mendorong perubahan terbagi atas empat bentuk : aktivisme, advokasi, technical assistensi/advis, dan lobby. Pilihan bentuk kerja dan strategi yang dipilih bergantung pada ruang lingkup masalah/isu (luas-terbatas), posisi terhadap pengambil kebijakan (konfrontatif-kooperatif), tingkat pertemuan kepentingan dengan pengambil kebijakan (konflikstabil), konteks politik terkait masalah, pertimbangan faktor eksternal (dan supra), stakeholders, kapasitas tersedia, dll.

Aktivisme dilakukan terkait isu2 general yang relatif mudah dicerna masyarakat dan/ atau bersentuhan langsung dengan kebutuhan vital masyarakat, misal : Turunkan harga BBM, Tolak listrik padam, Hentikan kriminalisasi petani Rowok, Kembalikan Tanah Warga Gili Trawangan, Selamatkan KPK, dll. Tentu saja bentuk kerja seperti ini lebih dilandasi oleh keberpihakan/nilai2

yang dianut organisasi dan umumnya posisi dengan pengambil kebijakan konfrontatif. Sementara Advokasi dilakukan dalam konteks isu2 yang spesifik dengan prinsip perubahan secara gradual (bertahap). Kerja advokasi dilakukan jika posisi terhadap pengambil kebijakan konfrontatif (pemerintahannya buruk-tidak terjadi kongruensi kepentingan). Kekhasan bentuk ini adalah selalu harus mempertimbangkan informasi/bukti (evidence). Bentuk kerja ini banyak diterapkan dalam konteks anggaran lokal yang TPA.

Technical Assistensi menjadi pilihan ketika pemerintahan relatif baik atau memiliki komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya, sehingga lebih kooperatif. Hal ini contohnya dilakukan di Kabupaten Dompu, selain terlibat dalam tim penyusunan panduan pelaksanaan JAKKAT (Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu) sekarang ada rencana untuk memberikan technical assistensi pada Bappeda untuk memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran. Akan halnya Lobby dilakukan untuk isu2 yang hampir mirip dengan aktivisme, namun dipilih jika relatif tidak ada perbedaan kepentingan dengan pengambil kebijakan. Contohnya, dalam kasus yang menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat terhadap air untuk kebutuhan pertanian, pola ke DPRD maupun eksekutif menempuh lobby. Dalam konteks Advokasi, hampir semua jalur tersedia digunakan, melalui jalur politik, jalur hukum, jalur langsung/instrumental, atau kombinasi dari semuanya. Sementara untuk pilihan pendekatan yang digunakan, bisa mulai dari policy analysis driven (strategis), Stakeholders driven (deliberatif), Politician driven (politis) maupun technocratic driven (teknis)

Kerja-kerja politik juga menjadi pilihan, misalnya : merebut posisi kepala desa, kepala lingkungan, komisi2 daerah, anggota legislatif, calon kepala daerah, dll.

Aktor2

Secara umum di Lombok (dan NTB), postur kelas menengah masih lemah, atau bisa disebut masih ”kejepit” oleh kelas elit, yang di Lombok terdiri dari kelompok tuan guru dan bangsawan (jaringan klan-trah). Jika di masa lalu, kelas elit pertama hanya jadi ”kelompok makelar” kekuasaan dan bermain pada sektor hulu (ponpes, ormas), sekarang telah merambah dan merebut ruang-ruang politik tersedia di sektor hilir. Untuk kelompok kedua, sejak dulu banyak bermain di ranah struktur politik hilir (parpol-birokrasi). Sementara yang disebut pengusaha di NTB adalah kontraktor dengan prinsip ”putar-putar duit pemda”. Kerja-kerja perubahan, karenanya juga dibimbing oleh orientasi penguatan postur kelas menengah.

Aktor potensial pendorong perubahan a.l : 1) Kalangan Tuan Guru, sebagai spoke person (didengarkan oleh masyarakat) dan legitimasi sosial, kadang mereka juga memiliki kontak di kalangan berpengaruh; 2) Aktivis Pondok Pesantren dan Pengajian lepas, guru ngaji: spoke person-sumber massa penekan-legitimasi sosial; 3) Aktivis Ormas keagamaan (NU, NW, Muhammadiyah): spoke person-sumber massa penekan-legitimasi sosial-kontak di kalangan berpengaruh; 4) Seniman dan budayawan: legitimasi moral; 5) Aktivis pemuda pedesaan dan lingkungan, 6) Aktivis NGO lintas isu-lintas sektor: pemahaman sistem-pengetahuan teknisbombardemen; 7) Aktivis Ormas Sektoral: massa penekan-pemahaman sistem kebijakan; 8) Aktivis mahasiswa: massa penekan-legitimasi moral; 9) Jurnalis, pendukung kampanye-opini publik; 10) Akademisi, kapasitas teknis-legitimasi ilmiah. Aliansi antar aktor pendorong dapat berbentuk taktis (misal : Koalisi2 dan aliansi taktis pada isu2 tertentu, koalisi untuk aksi kolektif, dll) maupun strategis (GeRAK NTB: NGO; APPGAK NTB: Tuan guru-aktivis Ponpes/Ormas; DPA NTB: NGO-Ormas-Ponpes).

Aktor paling potensial penghambat perubahan berbeda untuk masing-masing locus isu dan wilayah tempat aktivitas dilakukan. Namun umumnya mereka adalah kelompok-kelompok oligarki ekonomi-politik sedang berkuasa.

Masalah dalam mendorong perubahan Masalah yang umum dijumpai dalam aktivitas, a.l: 1) Ruang politik masih tertutup; 2) Kelas menengah belum mandiri; 3) masyarakat belum (tuntas) terdidik; 4) Komunikasi aktor pendorong relatif belum bagus (sekat2 isu-sektor); 5) Trust building dengan masyarakat belum kuat; 6) Kapasitas2 internal (tertentu) masih lemah; dan 7) Sumber logistik terbatas

Menghadapi masalah2 tersebut, sejumlah terobosan dan inovasi yang dilakukan a.l : 1) memperbanyak survey peta politik, analisis hubungan dan relasi, menggunakan kontak2 di kalangan berpengaruh, sigap membaca struktur peluang politik yang kadang terbuka, dll; 2) Blokblok gerakan dibiarkan bangun kerja strategis sendiri2 dan pada saatnya tinggal dikonsolidasi. Selalu sediakan ruang untuk membangun koalisi2 taktis dan aksi2 kolektif; 3) peningkatan kapasitas internal dan share beban/sumberdaya; 4) pendidikan kader terus-menerus; 5) Penggalangan alternatif sumber logistik (meski belum ada yang sukses).

Mataram-Lombok, November 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *