Pantau Kinerja Akuntabilitas dan Penegakkan Berdirinya PPID

Manager Riset FITRA, Misbahul Hasan dalam launching Local Budget Study memaparkan, “Pengukuran praktik-praktik tata kelola pemerintahan dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah dijalankan dengan baik berdasarkan empat indikator, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kesetaraan gender menjadi tujuan adanya program ini”.

Setali tiga uang dengan Mendagri, “saya mengapresiasi sangat baik atas kerja riset FITRA ini, mengingat upaya praktik transparansi dan akuntabilitas masih menjadi PR besar penyelenggaraan di tingkat pusat dan daerah”.

FITRA menentukan komponen indeks transparansi meliputi tiga kompenen uji akses dokumen, keterbukaan proses, kelembagaan dan kinerja PPID. Ketiganya menuju pada indeks transparansi.   Dari data FITRA tentang akses terhadap dokumen, Dari 1.424 dokumen yang diperoleh, 49% nya adalah dokumen Perencanaan (RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS), 34% dokumen Pelaksanaan (APBD & DPA SKPD), dan 16% dokumen Pertanggungjawaban (LPPD, ILPPD, LKPD).

Launching LBS dihadiri banyak peserta dari berbagai instansi, dari kementerian, pemerintah pusat dan daerah, simpul jaringan FITRA, dewan nasional FITRA, lembaga donor, dan lembaga jaringan nasional. Acara yang berlangsung dengan kondusif dan terfokus ini membuka data hasil riset salah satunya mengenai keberadaan dan kinerja PPID. Di 60 daerah, yang belum membentuk PPID sejumlah 4 daerah. Sementara itu, standar layanan informasi di 48 daerah terdapat 16 daerah belum menyusunnya. Kemudian, dari 47 daerah terdapat 17 yang belum menunjuk petugas khusus PPID. Terakhir, kondisi 25 daerah dari 39 daerah belum memiliki ruang/meja khusus.*

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *