Muatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN), salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan adalah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Dalam Pasal 20, Ayat (1) UU-SPPN diatur bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Rancangan awal RKP tersebut memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan pendanaan, indikasi program Kementerian/Lembaga (K/L), program lintas K/L dan program lintas wilayah, serta kaidah pelaksanaan. K/L menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKP 2018. Untuk penyempurnaan rancangan awal RKP 2018 tersebut, diselenggarakan Rangkaian Musrenbang 2017 untuk mewujudkan sinergi RKP dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Guna mendukung kelancaran penyusunan RKP 2018 ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyiapkan Panduan yang memuat mekanisme pelaksanaan dan informasi umum yang berkaitan dengan rangkaian Penyusunan RKP 2018.

Musrenbang dan Prinsip-Prinsipnya

Untuk melihat pengertiannya, dapat kita ambil penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya.

Musrenbang digelar dengan dipandu oleh tim fasilitator. Tim fasilitator Musrenbang Kecamatan terdiri dari unsur-unsur di antaranya:

  1. Tim Kabupaten; yaitu pejabat struktural atau wakil SKPD untuk hadir dan merekam serta memberi masukan-masukan terhadap usulan proyek kegiatan yang diusulkan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan.
  2. Fasilitator Bappeda; yaitu petugas dari Bappeda yang membantu secara teknis dan operasional untuk menjamin kualitas dan kelancaran pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Fasilitator Musrenbang Kecamatan dari unsur Bappeda berkoordinasi dengan Panitia Musrenbang di wilayah kerja Kecamatan masing-masing, baik dari proses pra (persiapan), pelaksanaan dan pasca Musrenbang Kecamatan (daftar nama terlampir).
  3. Fasilitator Masyarakat; yaitu berasal dari unsur Konsorsium LSM Lombok Tengah, Tenga Pendamping Desa yang membantu secara teknis dan operasional dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Fasilitator Bappeda dan panitia musrenbang di wilayah kerja Kecamatan masing-masing.

 

Musrenbang dilaksanakan atas dasar tujuan memajukan perencanaan pembangunan. Adapun tujuan dari Musrenbang di antaranya

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018.
  2. Menampung dan membahas usulan proyek kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diperoleh dari Musrenbang desa/kelurahan. Dalam Musrenbang Kecamatan, tidak muncul usulan proyek kegiatan baru selain usulan dari desa/kelurahan, kecuali usulan baru yang benar-benar prioritas dan atau mendesak untuk dilaksanakan.
  3. Merumuskan dan menyepakati serta menetapkan kembali usulan proyek-proyek kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan sesuai dengan prioritas penanganannya serta sumber-sumber pembiayaannya untuk dimusyawarahkan dalam diskusi forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
  4. Menyepakati dan menetapkan Wali Amanah/Delegasi Kecamatan yang akan mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatan pada diskusi forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

Upaya penyempurnaan rencana pembangunan terus dilakukan. Pada penyusunan RKP 2018 pendekatan pembangunan diperbaiki dengan menerapkan prinsip:

  1. Holistik-tematik untuk pencapaian prioritas nasional melalui koordinasi berbagai K/L serta pemerintah daerah.
  2. Integratif antar berbagai program/kegiatan untuk mencapai prioritas nasional.
  3. Pertimbangan spasial agar rencana kegiatan mempertimbangkan lokasi berbagai kegiatan lain yang saling mendukung untuk mencapai sasaran prioritas nasional. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam rangkaian Penyusunan RKP 2018 melalui berbagai tahapan penting, antara lain: Sidang Kabinet, Multilateral Meeting (MM) internal Bappenas; MM antar K/L; Bilateral Meeting (BM) antara K/L dan Bappenas; Rakorbangpus dan Musrenbangnas. Pembahasan di dalam Musrenbangnas mengikuti tiga prinsip di atas dan melibatkan berbagai K/L serta pemerintah provinsi dalam pembahasan 24 prioritas nasional (PN).

Tujuan penyelenggaraan Rangkaian Musrenbang Tahun 2017 dalam rangka penyusunan RKP 2018 adalah: – Melakukan penyempurnaan rancangan akhir RKP 2018;

– Melakukan penyerasian dan penyempurnaan rancangan Renja K/L 2018;

– Melakukan penyerasian program, kegiatan, indikator serta lokasi kegiatan yang disusun oleh K/L dan pemerintah provinsi sesuai sasaran 24 PN, tiga dimensi pembangunan, kondisi perlu serta faktor pendorong pertumbuhan;

– Memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan melalui pembahasan detail kerangka pelaksanaan RKP 2018 yaitu kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka anggaran agar terwujud penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; serta Menyediakan arahan bagi penyempurnaan rancangan akhir RKPD 2018.

Musrenbang Beberapa Daerah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah digelar di beberapa desa/kelurahan itu memiliki variasi program unggulan masing-masing. Contohnya di Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung selama 2 hari. Dilansir dari penarakyat.com, bersama dengan stakeholder di antaranya aparat desa setempat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Paroto, tokoh masyarakat dan agama, perwakilan Bapelitbanda dan SKPD lingkup Kabupaten Soppeng, Musrenbang Desa tersebut membahas 15 program kegiatan prioritas yang merupakan hasil pra Musrenbang yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun 15 program itu merupakan prioritas namun tidak didanai oleh anggaran desa, dan mulai dari urutan 1 sampai 15 telah dirangking berdasarkan tingkat kebutuhan, kami berharap nantinya di tingkat kecamatan usulan kami dapat diterima. Demikian penuturan dari Kades Paroto, Makmur saat memberikan penjelasan saat Musrenbang berlangsung di aula Kantor Desa Paroto.

Beberapa program kegiatan pembangunan desa Paroto yang dibahas di antaranya mengenai peningkatan jalan, pembangunan perpustakaan dan pagar beberapa sekolah, pengadaan sumur bor, dan pembangunan jembatan gantung, serta beberapa program kegiatan lainnya. Pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Soppeng (Bapelitbanda) yang diwakili oleh Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik Prasarana, Inaya, SE, MSi menuturkan bahwa dalam Musrenbang tingkat desa mengusulkan 15 program kegiatan prioritas yang akan dibawa pada Musrenbang tingkat kecamatan, dan nantinya akan dipilih lagi 35 kegiatan prioritas untuk selanjutnya dibahas pada Musrenbang tingkat Kabupaten.

“Perencanaan pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, Musrenbang kali ini merupakan tahapan awal atau proses dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 Kab. Soppeng yang mengusung tema Peningkatan Pelayanan Umum dan Pemerataan Kesejahteraan” demikian yang dikatakan Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik Prasarana Kab. Soppeng.

Dnegan disusunnya RKPD 2018 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus akan memuat visi dan misi pemerintahan yang dinahkodai oleh Bupati suatu daerah. ***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *