Korupsi berjamaah di proyek E-KTP

Proyek E KTP senilai Rp 5,9 Triliun telah menjadi bancakan bagi para elit politik. Untuk tahun anggaran 2011, dana yang dikucurkan sebanyak  Rp 2,291 triliun, sedangkan untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp 3,66 triliun. Dalam proses penyusunan anggaran terjadi mark up, indikasinya nilai awalnya Rp4.700 perlembar tapi kan di-mark up menjadi Rp16.000. dampaknya terjadi penggelembungan anggaran dari 2,3 Triliun menjadi 5,9 Triliun.

Korupsi EKTP melibatkan banyak pihak, terjadi korupsi berjamaah pada pengadaan kartu yang paling dibutuhkan rakyat Indonesia. berdasarkan surat dakwaan disebutkan 38 nama dari mulai anggota DPR RI, Pejabat Negara, pengusaha dan kontraktor.

Ditemui di MPR RI, Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, jika terbukti, korupsi yang diduga dilakukan sejumlah anggota DPR dalam proyek e-KTP merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan sumpah jabatan.

Apalagi, uang yang dikorupsi itu berasal dari pajak rakyat yang dikumpulkan susah payah.

Ketua MPR RI ini menambahkan bahwa jumlah kerugian negara bisa mencapai Rp 2,3 Triliun pastinya tidak hanya melibatkan dua orang saja.

Menurut Zulkifli, dengan jumlah kerugian mencapai Rp 2,3 triliun, pastinya korupsi e-KTP tak hanya melibatkan dua orang saja.

Ia mendukung sepenuhnya KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP.

“Yang paling depan dalam kasus ini kan KPKKPK sebagai tumpuan dan harapan bagi kita semua, bagi masyarakat luas,” tutur Ketua Umum PAN itu.

Dari jumlah penduduk Indonesia 182 juta yang wajib memiliki KTP, saat ini masih sekitar 20.541.091 jiwa yang belum merekam data. Kemudian harus diperpanjang lagi sampai 2017. Secara target tenggat waktu sudah tidak berhasil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *