DPR Mensahkan Revisi UU ASN

Polemik Aparatur Sipil Negara menemukan titik temu setelah Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengesahan itu dilakukan pada sidang paripurna, Selasa (24/1/2017).

Salah satu poin revisi menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Fokus utama dalam pembahasan revisi UU ASN adalah tuntutan pegawai honorer yang meminta untuk diangkat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rapat paripurna secara resmi mensahkan Revisi UU ASN setelah Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR dan juga pimpinan. Rapat dihadiri oleh seluruh fraksi di DPR, dan seluruh fraksi menyepakati revisi dari UU ASN.

Beberapa anggota memberikan masukan terhadap revisi tersebut.

Akbar Faisal dari Fraksi Partai Nasdem misalnya, walaupun partainya setuju terhadap revisi UU ASN namun ada beberapa masukan yang harus dijalankan.

Salah satunya terkait anggaran pembayaran gaji harus mendapatkan perhatian.

“Harus ada penjelasan tuntas dari pemerintah darimana uang itu. Jangan sampai mereka berharap dibayar gajinya tapi menjadi persoalan,” tutur Akbar.

Hal ini disebakan karena akan ada 23 Triliun uang negara yang terkuras akibat dari  pengangkat 439 ribu tenaga honorer K2.

Berbeda dari Akbar faisal, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Ansory Siregar menyinggung soal pembahasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Waktu itu Sebelum pembahasan UU Desa muncul tuntutan dari Kepala Desa seluruh Indonesia, pemerintah takut tidak bisa memberikan dana sekitar 38 untuk alokasi dana desa. Karena situasi mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Desa.

“Akhirnya kita undangkan sekarang, Alhamdulillah RUU Desa sudah diundangkan dua tahun dan desa seluruh Indonesia sangat bagus,” kata Ansory.

“Sekarang mengenai ASN, ada lagi alasan yang itu-itu saja, enggak ada duit. Ada 430 ribu pegawai K2 yang akan di-PNS-kan. Kalau uang itu untuk mereka ya tidak apa-apa, saya di Komisi XI sudah pusing untuk mengatasi pengangguran ini. Ini cuma Rp 23 triliun kok. Duit itu ada,” lanjut dia.

Sedangkan Rieke Diah Pitaloka membantu meyakinkan anggota DPR lain yang ragu, karena tidak negara mampu menyediakan dana sebesar 23 triliyun.

Dan ia juga mengharapkan anggota DPR yang lain untuk tidak takut dan mempertanyakan anggaran 23 triliyun akan menjadi beban negara.

Menurut dia, anggapan itu hanya merupakan asumsi.

“Kita tidak bisa berasumsi. Ini persoalan hidup rakyat. Persoalan negara keberatan rp 23 triliun, APBN kurang lebih ada Rp 2.000 triliun. Jika harus mengeluarkan Rp 23 triliun, itu maksimum 2 persennya. Apakah negara tidak mau memberikan 2 persen bagi mereka yang bekerja di garda terdepan?” tanya Rieke.

“Ini persoalan yang akan kita lanjutkan dalam pembahasan,” sambungnya.

DPR menindaklanlanjuti pengesahan UU ASN ini dengan mengirimkan surat kepada presiden Joko Widodo, agar Presiden mengirimkan surat presiden segera dikirimkan ke DPR, sebelum masuk ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *