Relevansi LKPJ Dalam Implementasi RPJMD DKI Jakarta

Sudah lumrah sekali jika APBD DKI Jakarta selalu menjadi sorotan. Bagiamana tidak, anggaran besar yang dimiliki DKI belum bisa mengentaskan beragam persoalan di dalamnya. Persoalan terus mengulang meskipun tiap tahun anggaran DKI selalu naik. Nampaknya Pemprov DKI seperti mendapat dosa turunan dan terkungkung dalam zona lingkaran setan, tidak bisa “move on”. Lalu apa yang menjadi penyebab utamanya? Jika kita telisik lebih jauh, ada hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu dalam penganggaran di DKI, yaitu proses perencanaannya.

Pada praktiknya perencanaan penganggaran yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 tidak diimplementasikan secara maksimal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan APBD yang dilakukan oleh SKPD juga masih bermasalah. Selain itu proses administrasi penganggaran berjalan lamban.

Identifikasinya adalah proses administrasi penganggaran seharusnya selesai sejak bulan november, namun APBD DKI baru disahkan pertengahan april lalu. Disahkannya APBD pada april lalu juga akibat kisruh Pemprov DKI dengan DPRD terkait pengadaan UPS untuk SMA dan Kelurahan di DKI. Jadi secara tahapan dan pengesahannya juga bermasalah. Bisa dipastikan realisasi anggaran dan pelaporan pertanggungjawabannya akan buruk juga.

Sebelum menduga-duga apakah realisasi APBD DKI 2015 akan baik atau tidak, kita bisa berkaca pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta (LKPJ) 2014. Berdasarkan hasil analisis komparatif antara LKPJ dan RPJMD maka sudah dipastikan Pemprov DKI telah gagal mengemban amanah warga DKI, kegagalan ini di antaranya; 1. Pendapatan tercapai hanya Rp 66,8 persen atau hanya Rp 43, 4 triliun lebih dari rencana Rp 65 triliun lebih; 2. Belanja yang hanya terealisi 59,32 persen merupakan belanja terendah ibu kota negara dan jika belanja terealisasi 100 persen maka akan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 20 triliun; 3. Kenaikan angka kemiskinan dari 371 ribu orang pada tahun 2013 meningkat menjadi 412 ribu orang pada tahun 2014 hal ini menunjukan kegagalan Pemda Jakarta dalam menyejahterakan masyarakat.

Dari rencana Belanja Daerah sebesar Rp 63,6 triliun sampai akhir Tahun Anggaran 2014 telah dapat direalisasikan sebesar Rp 37,7 triliun atau 59,32 %. Realisasi tersebut berasal dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dari rencana sebesar Rp 17.1 triliun terealisasikan Rp 12,6 triliun atau 73,78 % dan Belanja Langsung (BL) dari rencana sebesar Rp 46,5 triliun terealisasikan Rp 25.1 triliun atau 54,00 %. Sisa lebih penganggaran (SiLPA) di APBD DKI pun perlu mendapat perhatian khusus. Pada tahun 2013 SiLPA DKI sebesar Rp 7,5 triliun dan meningkat 3 persen menjadi Rp 9,1 trilun.

Bisa dibayangkan, Silpa yang membengkak itu jika dibandingkan dengan APBD provinsi lain di Indonesia misal dengan APBD 2015 Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp 3,03 triliun. SiLPA tersebut hanya sepertiga dari DKI. Walhasil bila Rp 9,1 triliun dari DKI diberikan ke NTB maka dapat membiayai NTB selama tiga tahun.

Realisasi belanja daerah tahun anggaran sudah cukup rendah. Rendahnya realisasi anggaran tersebut paling tidak membangun asumsi, antara lain SDM yang lemah, atau perencanaan pemerintah daerah yang buruk. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta perlu untuk segera mungkin melakukan pembenahan aparatur perencana masing-masing SKPD dengan jalan meningkatkan sumber daya mereka. Selain itu perlu meninjau kembali keberadaan kepala-kepala SKPD, khususnya SKPD yang akan mewujudkan visi-misi daerah yang telah dijanjikan oleh Gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk periode mendatang.

Bagian ini telah menjelaskan sejumlah capaian dari realisasi program namun tidak memaparkan tingkat keberhasilan program tersebut berdasaran ukuran yang disediakan dalam RPJMD. Apakah telah berhasil dicapai atau tidak. Pembacaan terhadap tingkat keberhasilan program berdasarkan ukuran yang jelas akan memudahkan pihak lain untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan dengan mudah memberikan masukan. Apalagi bila bagian ini dilengkapi oleh gambaran hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi. Namun sayangnya ini tidak terdapat pada hampir semua bagian urusan pemerintah di Bab ini.

Nyatanya dalam Bab IV, LKPJ hanya menjelaskan sejumlah proyek yang berhasil diselesaikan namun tidak menjelaskan apa output yang telah dihasilkan dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagaimana yang telah diproyeksikan dalam RPJMD daerah. Begitu pula yang terjadi pada bagian B tentang program prioritas menurut urusan pemerintahan.

Meskipun pada tahun 2014 Pemprov DKI Jakarta telah mencanangkan beberapa kebijakan dalam rangka mencapai target pendapatan daerah, diantaranya kebijakan menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah, kebijakan melakukan penyesuaian tarif pajak daerah tertentu, dan kebijakan memperluas basis pajak yang masih dapat dilakukan dengan online sistem pajak daerah yang telah dilakukan sejak tahun 2010 dengan 800 Wajib Pajak dan terus dikembangkan hingga 14.000 Wajib Pajak pada tahun 2017. Namun adanya kebijakan-kebijakan itu ternyata tidak mampu mencapai target pendapatan daerah yang telah direncanakan.(Ibnu)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *