Dana Besar Akan Mulai Mengalir ke Desa Tahun Ini

Hanya empat bulan setelah tahun anggaran berjalan, data APBD kabupaten/kota 2015 se-Indonesia – tepatnya 99% dari 415 kabupaten dan 92 kota – sudah tersedia di website Kementerian Keuangan.  Ini berita baik. Biasanya data tersebut baru tersedia sepuluh bulan setelah tahun anggaran berjalan.  Berita baik lainnya adalah bahwa Seknas FITRA menyajikannya dengan sangat menarik di info-anggaran.com.

Berita yang lebih baik lagi adalah bahwa 188 pemda kabupaten dan kota yang memiliki desa (44% dari keseluruhan 430 daerah dengan data APBD 2015 yang valid) sudah mengalokasikan setidaknya 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk desa pada tahun 2015, sesuai dengan ketentuan UU Desa.   Selain itu, terdapat 14% kabupaten/kota yang telah mengalokasikan dana antara 75-100% dari yang disyaratkan oleh UU Desa.

Ini kemajuan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya.  Hanya 6% dari 431 daerah dengan data APBD 2014 yang valid yang telah memenuhi ketentuan UU Desa dan 9% lainnya memenuhi 75-100% dari yang disyaratkan.  Sebaliknya, mayoritas (59%) pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan kurang dari setengah ketentuan UU Desa pada tahun 2014.  Setahun berikutnya, hanya 19% daerah yang masih berada dalam kategori “pelit kepada desa” ini.

Dilihat dari wilayahnya, pemda kabupaten/kota yang berlokasi di Jawa dan Bali merupakan yang paling patuh terhadap ketentuan UU Desa ini – 86% kabupaten/kota yang memiliki desa sudah mengalokasikan lebih dari 10% DAU, DBH dan PDRD yang diterimanya.  Seluruh empat kabupaten di DI Yogyakarta serta sekitar 90% daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali sudah memenuhi ketentuan ini.

Sebaliknya, baru sekitar satu dari empat kabupaten/kota di Sulawesi dan Sumatera yang sudah memenuhi ketentuan UU Desa ini.  Di kedua kawasan ini satu dari empat kabupaten/kota lainya mengalokasikan kurang dari setengah ketentuan UU Desa.

UU Desa menjamin pendapatan desa bukan hanya dari pemda kabupaten/kota, tetapi juga dari pemerintah pusat (APBN) dalam bentuk Dana Desa (DD).  Pada APBN Perubahan 2015, Pemerintahan Joko Widodo mengalokasikan Rp 20,77 trilyun untuk DD. Alokasi ini baru mencapai 3,2% dari keseluruhan dana transfer ke daerah atau sekitar sepertiga yang disyaratkan UU Desa.  DD ini kemudian dialokasikan kepada 415 kabupaten dan 19 kota yang mempunyai desa di seluruh Indonesia.

Berdasarkan alokasinya per kabupaten/kota, terlihat bahwa rumus yang digunakan adalah jumlah desa di masing-masing daerah.  Berdasarkan data Kemendagri, jumlah desa di seluruh Indonesia mencapai 74.093 pada tahun 2015.  Dengan demikian, rerata DD adalah Rp 286 juta per desa.  Daerah dengan jumlah desa per kabupaten/kota yang banyak seperti di Jawa-Bali (rerata 243 desa per kabupaten/ kota), menerima alokasi DD yang relatif besar (Rp 71 milyar per kabupaten/kota).  Sebaliknya, daerah dengan jumlah desa yang rendah seperti di Sulawesi (rerata 122 desa per kabupaten/kota) menerima DD yang relatif rendah (Rp 33 milyar per kabupaten/kota).

Namun demikian, jika dibagi dengan jumlah penduduknya, daerah dengan populasi per desa yang rendah bisa dianggap “lebih beruntung” daripada yang lainnya.  Di Papua Barat dan Papua, misalnya, rerata populasi per desa adalah, masing-masing, 415 orang dan 764 orang.  Besar DD per penduduk di kedua provinsi ini mencapai Rp 936 ribu dan Rp 466 ribu per orang.  Sebaliknya, rerata jumlah penduduk per desa di Jawa-Bali adalah 4.880 orang, sehingga rerata DD per penduduknya hanya Rp 64 ribu per orang.  Kondisi ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi disparitas antara Jawa-Bali yang relatif maju dengan kawasan lainnya, terutama di Indonesia Timur.

Jika kedua sumber dana untuk desa (APBN dan APBD) digabungkan, rerata desa di Indonesia menerima Rp 859 juta pada tahun 2015 ini.  Bukan jumlah yang sedikit.  Bahkan di beberapa daerah yang kaya sumber daya alam seperti Bengkalis (Riau), Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara (keduanya di Kalimantan Timur), rerata desanya akan menerima, masing-masing Rp 4,7 milyar, Rp 3,3 milyar dan Rp 3,4 milyar tahun ini.  Selain itu, desa-desa di beberapa daerah yang berkarakteristik semi-urban seperti Badung dan Kota Denpasar di Bali dan Kota Banjar di Jawa Barat juga menerima rerata dana yang besar, masing-masing Rp 12,4 milyar, Rp 4,4 milyar, dan Rp 3,3 milyar.  Perlu dicatat bahwa Penajam Paser Utara dan Kota Denpasar belum sepenuhnya memenuhi persyaratan UU Desa.  Keduanya baru mengalokasikan masing-masing 6,1% dan 8,6% dari DAU, DBH, dan PDRD yang diterimanya.

Sayangnya, berbagai berita baik ini juga diikuti dengan beberapa (potensi) masalah. Pertama, peningkatan alokasi dana yang ditransfer ke desa dari APBD Kabupaten/Kota bisa berpotensi mengurangi belanja modal dan barang/jasa.  Pada tahun 2015, rerata transfer ke desa meningkat dari 4% pada tahun 2014 menjadi 6% keseluruhan belanja daerah.  Sebaliknya, proporsi belanja modal dan barang/jasa menurun dari 45% menjadi 42% pada period yang sama.  Hal ini bisa menurunkan tingkat pembangunan infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.  Sementara itu, belanja pegawai tidak mengalami perubahan, yaitu 48% dari keseluruhan belanja daerah.

Kedua, DD menciptakan insentif yang besar bagi pemekaran desa, apalagi jika dialokasikan berbasis jumlah desa di masing-masing kabupaten/kota seperti pada tahun 2015 ini.  Hal ini sudah mulai terjadi di beberapa daerah.  Berdasarkan data Kemendagri yang terakhir, terjadi penambahan 1.149 desa dari 72.944 desa tahun 2013.  Secara nasional penambahan ini memang hanya 2%.  Tetapi di beberapa daerah terjadi pemekaran desa secara besar-besaran.  Jumlah desa di Kabupaten Tambrauw (Papua Barat) dan Lanny Jaya (Papua) masing-masing bertambah dari 84 menjadi 211 desa dan dari 142 menjadi 354 desa dalam dua tahun terakhir. Jumlah desa di Mimika, Keerom, dan Waropen (semuanya Papua), Mesuji (Lampung), dan Manggarai Barat (Nusa Tenggara Timur) juga meningkat 40%-66% dalam periode yang sama.

Ketiga, sampai dengan akhir bulan Mei masyarakat desa belum dapat menggunakan alokasi dana yang lumayan besar ini.  Kementerian Keuangan mensyaratkan bahwa DD baru bisa digunakan jika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APB Desa sudah diselesaikan.  Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menentukan jumlah DD untuk tiap desa di daerahnya.

Pemerintah kabupaten/kota dan desa tentunya mempunyai insentif yang besar untuk menyelesaikan berbagai dokumen perencanaan dan anggaran tersebut secepat-cepatnya.  Hal ini bisa membuat proses penyusunan dokumen-dokumen tersebut dilakukan dengan partisipasi masyarakat yang seadanya, jikapun ada.  Siapa yang akan menjadi “korban”? Besar kemungkinan kelompok perempuan dan kelompok-kelompok marginal, seperti yang saat ini sedang didukung oleh Program Peduli.  Apalagi PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (yang direvisi melalui PP No. 22/2015) tidak secara tegas mengatur keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Keempat, jumlah dana yang dikelola desa akan meningkat sangat besar pada tahun 2015.  Rerata dana yang dikelola desa setahun sebelumnya hanya Rp 325 juta per desa yang akan meningkat 2,6 kali lipat tahun ini.  Di beberapa daerah, peningkatan ini lebih dari 100 kali lipat dari yang dikelolanya tahun 2014, seperti di Aceh Timur dan Bireuen (keduanya di Aceh, masing-masing 385 dan 242 kali lipat), Tolikara dan Dogiyai (keduanya di Papua, masing-masing 533 dan 151 kali lipat), Halmahera Utara (Maluku, 294 kali lipat), dan Pegunungan Arfak (Papua Barat 379 kali lipat).  Diperlukan lompatan peningkatan kapasitas yang luar biasa untuk memastikan bahwa dana yang besar ini dapat dikelola dan digunakan dengan baik.

Berbagai tantangan dan potensi masalah ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak– pemerintah dan organisasi masyarakat sipil – yang mendorong desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama membantu desa untuk mulai mengelola dana yang besar ini.  Tidak ada waktu lagi untuk berdebat dan berdiskusi, tetapi kita semua harus turun tangan mencoba “menjaga” agar dana yang dikelola desa setidaknya tidak hilang ke kantong segelintir elite desa dan bisa membantu pengembangan ekonomi dan layanan publik di tingkat desa.  Jika tidak, beberapa kelompok pendukung penyelenggaraan negara yang sentralistis siap “menerkam” dan mengembalikan kewenangan dan dana kembali ke Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *