Informasi Publik Hak Semua Warga Negara

Pada dasarnya semua informasi itu legal dan patut diketahui oleh semua orang, namun memang ada pengecualian dalam pengelolaan informasi yang tidak boleh dipublis. Dalam pasal 28F UUD 1945 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Dengan dasar dan pertimbangan itu pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur lebih dalam tentang keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kaitannya dengan aksesibilitas informasi yang dikecualikan, lembaga publik perlu menjelaskan alasan dari pengecualian tersebut. Penjelasan tersebut diutarakan sehingga publik tidak merasa terhalangi haknya untuk memperoleh informasi. Bahkan, badan publik harus melakukan uji konsekuensi atas informasi yang diminta tersebut.

Pada praktiknya, banyak informasi yang berhak diterima oleh masyarakat masih sulit diakses. Sengketa informasi kerap kali terajadi meskipun UU KIP sudah mengamanatkannya. Hal ini bisa ditelusuri dan diajukan ke Komisi Informasi Pusat, seperti yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pengajuan hak atas informasi yang dilakukan oleh FWI tidak semudah yang dibayangkan. Pada kenyataanya untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan FWI harus melalui serangkaian permohonan informasi dan harus melewati tahapan sidang sengketa.

Oktober 2014 lalu FWI mulai mengirimkan permohonan informasi publik kepada PPID Kemenhut, dengan no surat: 15/FWI/X/2014 tertanggal 9 Oktober 2014 dan mendapatkan balasan surat permohonan informasi (via pos) dari PPID KLHK dengan no surat: S.606/PHM-2/2014 tertanggal 16 Oktober 2014.

Setelah itu pada tanggal 15 Desember FWI mulai mendaftarkan sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat. Tanggal 3 Januari FWI menerima surat pemanggilan sidang sengketa informasi dari KI Pusat, dengan nomor surat 260/XII/KIP-RLS/2014 tertanggal 29 Desember 2014 dan mulai sidang pada tanggal 9 Januari 2015.

Pada akhirnya per tanggal 8 Mei Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan informasi FWI. Keputusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Komisioner Yhannu Setyawan dalam sidang sengketa informasi antara FWI dengan KLHK. Setelah diterima amar putusan, KLHK harus mematuhi putusan dan segera menyerahkan data yang dimohonkan.

“KLHK harus mematuhi putusan dan segera menyerahkan data yang dimohonkan. Seluruh uraian dan fakta hukum yang diuraikan telah terdahulu oleh Majelis Komisioner berkesimpulan, KIP berwenang untuk menerima dan pemohon memiliki legal hukum atau legal standing untuk mengajukan pemohonan dalam sengketa informasi,” kata Ketua MK KIP Yhannu Setyawan di Ruang Sidang KIP lantai 5, Jakarta Pusat, Jumat (8/5).

Nah, berkaca dari kasus tersebut, publik berhak mengetahui informasi yang memang seharusnya disampaikan oleh KLHK maupun lembaga pemerintah lainnya. Meskipun dalam praktiknya, memperjuangkan hak terkait informasi publik bukanlah hal mudah. Oleh karena itu kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel. (Ibnu/IA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *