Menyelamatkan BUMN Dari Ancaman Privatisasi dan Pembajakan

Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijalankan melalui tiga cara: (1) menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berlandaskan  asas  kekeluargaan;  (2)  penguasaan  negara  terhadap  cabang-cabang  produksi  yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak; dan (3) penguasaan negara terhadap bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pendekatan konsepsional yang dianut oleh konstitusi kita adalah mengenai peran penting negara dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk peranan BUMN sebagai jangkar perekonomian nasional.

Dalam menginterpretasikan  perintah  konstitusi  di atas,  pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla  melalui RPJMN 2015-2019 akan melakukan reformasi pembinaan BUMN, antara lain: 1) menjaga BUMN dari intervensi asing; 2) meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme pada jajaran pengelola BUMN; 3) menata pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara regulator dan operator kewajiban publik/PSO; 4) mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia; dan 5) mendorong gerakan anti-fraud.

 

I. BUMN Mengemban Amanat Konstitusi untuk Menjalankan Demokrasi Ekonomi.

 

Sebagai jangkar pembangunan nasional, peran BUMN sangat vital untuk meningkatkan kemakmuran seluruh  rakyat  Indonesia.  Karenanya,  keberadaannya  harus  dijauhkan  dan  “dibersihkan”  dari intervensi asing dan pengaruh lembaga-lembaga neoliberal seperti IMF, Bank Dunia, ADB, dan WTO. Atas peran mereka pula, keberadaan BUMN dikebiri dan dilemahkan melalui kebijakan privatisasi, deregulasi dan liberalisasi. Ke depan, sangat penting bagi pemerintah memiliki strategi kebijakan yang kuat agar BUMN menjadi pemain utama dalam perekonomian nasional bahkan di tingkat  regional,  memberikan  pelayanan  paripurna  bagi  masyarakat,  dan  menjadi  benteng  dari ekspansi modal internasional dalam mengeksploitasi ekonomi Indonesia. Dorongan kepada BUMN untuk “Go Public” dengan mencatatkan sahamnya di pasar modal harus diwaspadai dan diawasi agar tidak menjurus ke arah pengambil-alihan perusahaan negara kepada modal asing dengan dukungan regulasi di bidang investasi yang liberal saat ini. Menurut catatan pada akhir tahun 2013, saat ini telah terdapat 20 BUMN terdaftar di pasar modal dengan kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 793 triliun

 

II. Regulasi dan Tata Kelola Penyertaan Modal Negara

 

Pada dokumen LKPP dilaporkan, bahwa nilai aset BUMN sebesar Rp 4.216 triliun per 31 desember 2013, dengan nilai PMN yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada BUMN telah mencapai  793 triliun, nilai sangat tinggi karena hampir mencapai separuh nilai APBN. Nilai PMN tersebut tersebar di 141 BUMN (14 Perum, 109 Perseroan Terbatas, dan 18 Perseroan Terbuka). Sedangkan laba yang dihasilkan per tahun BUMN dan deviden yang disetor ke APBN, adalah;

  • Tahun 2010 : Dari laba Rp 102,4 triliun, deviden yang disetor ke APBN hanya sebesar Rp 30,1 triliun
  • Tahun 2011 : Dari laba Rp 115,6 triliun, deviden yang disetor ke APBN hanya sebesar Rp 28,2 triliun
  • Tahun 2012 : Dari laba Rp 140,4 triliun, deviden yang disetor ke APBN hanya sebesar Rp 30,8 triliun
  • Tahun 2013 : Dari laba Rp 220,2 triliun, deviden yang disetor ke APBN hanya sebesar Rp 34,0 triliun

Data tersebut  di atas  membuktikan bahwa sebenarnya BUMN tetap menjadi potensi pendapatan terbesar negara selain pajak yang tidak bisa dipungkiri. Namun jika melihat jumlah deviden yang disetor BUMN ke negara besaran rata-rata hanya mencapai 21,3 % tiap tahunnya selama 2010-2013. Kecilnya setoran laba BUMN tersebut karena sebagian besar laba yang diperoleh cenderung di tahan di masing-masing BUMN. Bahkan per Desember 2013, laba di tahan telah mencapai Rp 509,8 triliun.

Dari data dan fakta, problem mendasar BUMN mengenai kecilnya laba yang di setor ke negara, tidak sebanding dengan PMN yang dikeluarkan dan laba yang ditahan oleh BUMN, karena tidak adanya perlindungan regulasi yang harus menyatakan dengan tegas tentang prosentase minimal laba di tahan dan  laba  yang  harus  ditahan  termasuk  mengenai  jumlah  PMN  ataupun  penerima  PMN.  Tidak terbangun tata kelola dalam pengelolaan BUMN, terutama pada pemanfaatan PMN, dan laba yang di tahan untuk alasan ekspansi pengembangan bisnis, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

 

III. Penyertaan Modal Tidak Rasional.

 

Salah satu faktor yang membuat BUMN menjadi beban keuangan negara adalah rendahnya laba yang disetor, tidak sebanding dengan (penambahan) penyertaan modal yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2010-2013 APBN mengeluarkan Rp 269,7 triliun untuk tambahan penyertaan modal, sementara total setoran laba BUMN ke APBN hanya Rp 123,1 triliun. Dalam kurun waktu 3 tahun (2010-2012) pula, terdapat 38 BUMN dengan total laba Rp 15,1 triliun, sama sekali tidak memberikan setorannya ke negara. Dari ke 38 BUMN tersebut, 20 BUMN telah mendapatkan tambahan penyertaan modal dengan total Rp 4,3 triliun dari negara. Secara keseluruhan, nilai penyertaan modal per 31 Desember 2013 telah mencapai Rp 770,4 triliun, dengan nilai laba ditahan oleh BUMN sebesar Rp 509,8 triliun dan kontribusi ke negara dalam bentuk deviden rata-rata pertahun hanya sebesar 24% (kurun waktu 2010-2013).

 

Perlu Konsistensi dengan Nawacita

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang dibuat atas perintah IMF dan Bank Dunia, memberikan kerangka legal bagi diadakannya praktek privatisasi BUMN yang sesugguhnya bertentangan dengan konstitusi. Seharusnya pemerintah melindungi peran BUMN sebagai motor penggerak pembangunan nasional dalam melaksanakan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Kementerian BUMN telah memproses 25 privatisasi BUMN dan privatisasi (BUMN) minoritas. Nilai privatisasi yang telah diperoleh sebesar Rp 53,4 triliun, dimana sebesar Rp 42,6 triliun masuk dalam modal BUMN, dan sisanya sebesar Rp 10,9 triliun masuk dalam APBN. Jika dicermati lebih jauh, baik privatisasi maupun profitisasi sesungguhnya tidak  memberikan  kontribusi  yang besar  bagi  APBN.  Privatisasi  hanya  menyetor  rata-rata 1-2,5 persen dari total APBN. Profitisasi bergerak pada kisaran 2-3,25 persen saja. Jadi kontribusi BUMN ke APBN dengan kisaran hanya 6 persen.

Dalam  konteks  ini,  arah  strategi  kebijakan  dalam  reformasi  keuangan  negara  harus  mampu mendorong perombakan format APBN, khususnya untuk menghilangkan pos penerimaan privatisasi sebagai bagian dari penerimaan pembiayaan APBN. Dengan dicantumkannya pos penerimaan privatisasi dalam APBN, sebenarnya pemerintah dan DPR telah memberi ruang bagi intervensi pihak pemodal dalam struktur kebijakan anggaran yang memungkinkan mereka dapat menguasai faktor- faktor produksi yang penting dan strategis di Indonesia.

 

V. PMN kepada BUMN Dalam APBN-P 2015 : Pro Bisnis atau Pro Rakyat?

 

Pada APBN Perubahan (APBN-P) 2015, alokasi PMN kepada BUMN mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari Rp 5.107,3 triliun dalam APBN 2015 menjadi 72.970,4 triliun pada APBN-P. PMN ini digunakan untuk membiayai program-program prioritas melalui BUMN, antara lain:

1)  Peningkatan  kedaulatan  pangan,  2)  Pembangunan  infrastruktur  dan  maritim,  3)  Mendukung industri kedirgantaraan, 4) Membangun industri pertahanan.

Dari 40 BUMN yang mendapatkan suntikan modal segar dari pemerintah, alokasi PMN untuk pembangunan infrastruktur dan kemaritiman mendapat alokasi yang paling besar. Dan alokasi PMN tertinggi untuk sektor infrastruktur dan kemaritiman diberikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan alokasi sebesar Rp20.356,6 triliun. Sebuah BUMN di bawah kementerian Keuangan.

yang didirikan atas pinjaman Bank Dunia sebesar US$100 juta pada tahun 2009. Tambahan PMN kepada PT SMI ini merupakan pengalihan seluruh investasi yang telah sebelumnya dialokasikan kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) termasuk yang disalurkan ke PT PLN (persero). Tingginya pemberian ke PT SMI, alasan klasik pemerintah adalah untuk percepatan penyediaan infrastruktur nasional,  padahal  model  kemitraan  yang  dibangun  adalah  dengan  pihak  swasta/atau  lembaga keuangan internasional.

Karena PT SMI, melalui anak perusahaannya bernama PT Indonesia Infrastructure Finance ditujukan untuk membiayai proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pihak swasta, berarti dari total PMN infrastruktur sebesar Rp50.713,90 triliun dalam APBNP 2015 tidak sepenuhnya dilakukan oleh BUMN. Sekurang-kurangnya uang rakyat sebesar Rp20.356,6 triliun diperuntukan secara langsung untuk perusahaan swasta yang pengelolaan infrastrukturnya dilakukan secara komersial. Oleh karenanya,   dapat   dipastikan   bahwa   pemberian   PMN   infrastruktur   patut   diwaspadai   sebagai mekanisme   komersialisasi   infrastruktur   di   Indonesia.   Selain   itu,   dengan   terbatasnya   waktu pembahasan APBN Perubahan 2015 di DPR, sulit mengharapkan bahwa dana PMN ke BUMN ini akan menghasilkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur yang baik yang melibatkan partisipasi rakyat dan diperuntukan bagi hajar hidup orang banyak di Indonesia. Dalam kondisi ini, kita patut khawatir bahwa penambahan PMN dapat kembali menjadi bancakan para elit politik.

 

Sumber: RAPBNP 2015

 

Narasumber:

1. Yenny Sucipto (Sekjend FITRA):   081333111446

2. Dani Setiawan (Ketua Koalisi Anti Utang): 0812-9671744,  danisetia@gmcom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *