Pemilukada Langsung Boros atau Efisien?

Berdasarkan hasil rapat paripurna pada jumat 26 september lalu UU Pemilukada menuai banyak kontroversi. Disahkannya RUU Pemilukada menandakan matinya demokrasi karena menghilangkan ruang partisipasi publik dalam upaya membangun good governance.

Penyelenggaran pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pemilukada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Namun hal tersebut bisa diantisipasi melalui pemilihan langsung secara serentak.

Dengan adanya pemilihan serentak, maka akan memberikan efisiensi terhadap anggaran sebesar 44 persen yang diperoleh dari penghematan honorarium penyelenggara sebesar 33 persen dan penghematan biaya logistik sebesar 11 persen. Semua itu bisa terwujud jika pemerintah mengalokasikan Rp 17 triliun atau tidak lebih dari total RAPBN 2015 bukan dari APBD.

Studi yang dilakukan Seknas Fitra di 14 daerah menemukan, pembiayaan pemilukada melalui APBD memberi peluang besar bagi pelaku di daerah untuk melakukan politik dan politisasi anggaran. Calon yang sedang memegang kekuasaan eksekutif pemerintahan daerah dapat menggunakan instrumen anggaran pemilukada untuk memperkuat posisi tawar politiknya.

Terkait politisasi anggaran, saat tahap Pemilukada mulai berjalan, ternyata banyak daerah yang belum mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemilukada. Alasannya antara lain daerah tidak memiliki anggaran tambahan untuk membiayai pemilukada. Selain itu, banyak daerah yang belum menetapkan APBD untuk tahapan pemilukada. Ini bisa menimbulkan kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya karena dengan adanya alokasi untuk pemilukada maka akan membebani APBD untuk dan pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.

Tidak sinkronnya tahapan pemilukada dengan mekanisme penganggaran daerah berimplikasi pada lemahnya proses pengawasan pemilukada. Semua ini juga terkait masih banyaknya permasalahan dengan regulasi pelaksanaan pemilukada. Jadi solusi terbaik adalah tetap dengan pemilihan langsung melalui APBN sebagai upaya untuk menghindari tumpang tindih anggaran. (ibn)

One thought on “Pemilukada Langsung Boros atau Efisien?

  • Menurut hemat saya, alokasi anggaran pemilukada lebih baik dialokasikan dari APBN. Karena beban APBD akan jauh lebih berat jika anggaran pemilukada dibebankan kepada APBD. Terlebih ruang fiskal daerah yang sangat kecil, secara otomatis jika pemilukada dilakukan anggaran pembangunan akan tersedot kepada pemilukada, belum lagi ada penyimpangan kewenangan yang menjadikan output dan outcame anggaran daerah menjadi kurang berkualitas.

    Terima Kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *