Bencana Belanja Birokrasi

Oleh

Hadi Prayitno

(Knowledge Manager – Seknas FITRA)

 

Polemik belanja pegawai terus berlanjut. Pantas saja bila pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri segera bereaksi dengan menebar ancaman kontroversial berupa likuidasi kepada daerah yang dianggap boros.

Gencarnya kampanye reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) belum memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja. Pemberian remunerasi digunakan sebagai jalan pintas reformasi birokrasi, karena rendahnya gaji dianggap jadi penyebab birokrasi yang korup dan berkinerja rendah. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan mempelopori pemberian remunerasi pejabat grade I di lembaga tersebut sebesar Rp 46,9juta.  Remunerasi terus diberlakukan kepada kementerian lain termasuk Polri dan Mahkamah Agung.  Bahkan pada APBN-Perubahan 2010 dianggarkan Rp13,4 triliun untuk remunerasi.  Ironisnya besarnya ongkos remunerasi yang dikeluarkan belum mampu mengekang birokrasi korup.

Dalam postur APBN-Perubahan tahun 2012 terlihat bahwa belanja pegawai mencapai besaran Rp212 triliun atau menyerap 20 persen dari total belanja pemerintah pusat.  Alokasi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja modal yang dianggarkan hanya 16 persen. Berdasarkan data yang tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2006, belanja pegawai di pemerintah pusat tahun 2012 mengalami peningkatan signifikan sebesar 190 persen.

Seiring dengan peningkatan belanja pegawai pemerintah pusat, potret belanja pegawai di kabupaten/ kota juga memberikan ancaman serius terhadap keuangan daerah. Pekan lalu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis hasil kajiannya bahwa 291 daerah telah menguras separuh lebih APBD hanya untuk belanja pegawai. Bahkan terdapat 11 daerah yang diperkirakan bakal mengalami kegagalan dalam melaksanakan program kepada masyarakat karena telah mengalokasikan belanja pegawai sebesar 70 persen keatas sehingga belanja modalnya hanya tersisa antara 9 persen sampai 14 persen. Padahal setelah era otonomi daerah tujuh puluh persen kewajiban penyelenggaraan dan pemenuhan pelayanan publik menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/ kota.

Fenomena pemborosan ini selain mengancam sustainibilitas keuangan daerah juga menjadi pemicu terjadinya kebangkrutan. Istilah kebangkrutan ini yang kemudian memicu reaksi banyak pihak ada yang setuju dan ada pula yang menolak terminologi tersebut. Logikanya jika belanja pekerjaan hanya empat belas persen mengapa ongkos tukang (baca: belanja pegawai) bisa mencapai tujuh persen lebih dari total belanja daerah? Hal ini menunjukkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah untuk melaksanakan program pelayanan dasar maupun penyediaan infrastruktur dasar kepada masyarakat secara berkualitas tidak mungkin bisa tercapai karena sebagian besar anggarannya terserap oleh belanja pegawai. Indikasi ini telah menempat kandaerah di area kebangkrutan substansial karena mengalami kegagalan fungsi yang serius.

 

Memancing DAU

Setelah satu dekade diberlakukannya desentralisasi belum mampu memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Contohnya pada tahun 2012 sumber pendapatan pemerintah kabupaten yang berasal dari dana perimbangan mencapai angka sebesar 82 persen.

Masalahnya, elemen terbesar dana perimbangan tersebut adalah Dana AlokasiUmum (DAU) yang 98 persen-nya telah dihabiskan untuk membayar belanja pegawai. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak bisa lagi dikotak-katik oleh daerah karena tata cara maupun target penggunaannya telah diatur secara ketat oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Jikadana perimbangan dimaksudkan sebagai instrumen desentralisasi fiskal, maka perencanaan partisipatif di daerah baik jangka menengah maupunta hunan hanya mendapatkan sisa-sisanya saja (residual) yaitu sisa DAU ditambah dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang jumlahnya cukup sedikit.

Fakta lain yang perlu dicermati adalah dimasukkannya belanja pegawai ke dalam alokasi dasar perhitungan DAU. Konsekwensinya bila belanja pegawai suatu daerah meningkat maka akan perolehan DAU-nyajuga meningkat begitu sebaliknya. Melihat motivasi pemerintah daerah untuk menaikkan pendapatan setiap tahunnya sangat besar, sehingga cara instan dengan menaikkan belanja pegawai menjadi pilihan untuk memancing turunnya DAU yang lebih besar. Budaya birokrasi daerah yang “tidak mau repot” untuk melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber PAD, membuat mereka lebih memilih jalan pintas sebagai akibat dari kelemahan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tersebut.

Empat Solusi

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, dalam rangka menyelamatkan daerah dari ancamankebangkrutan, setidaknya ada empat langkah yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertama, menghentikan politisasi birokrasi. Mencegah Kepala Daerah sebagai pembina PNSD melakukan rekrutmen hanya untuk motif politik semata.

Kedua, Mengeluarkan belanja pegawai dari perhitungan alokasi dasar DAU melalui revisi UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, kemudian memasukkan formula baruyang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja pegawai. Ketiga, melakukan perampingan jumlah organisasi di Kabupaten dan Kota melalui pembatasan jumlah maksimal organisasi dengan pertimbangan bahwa sebenarnya satu organisasi mampu bekerja untuk mengendalikan beberapa urusan. Empat, meneruskan moratorium rekrutmen PNSD sampai tahun 2014 dengan tujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan pegawai setiap tahunnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *